POLA MANAJEMEN KOPERASI

Pola Manajemen Koperasi
A. Pengertian Manajemen dan Perangkat Organisasi
· Pengertian Manajemen
Kata manajemen di ambil dari kata bahasa inggris yaitu “manage” yang berarti mengurus,mengelola,mengendalikan,mengusahakan,memimpin.
Pengertian manajemen menurut beberapa ahli:

Manajemen adalah seni dan ilmu perencanaan pengorganisasian,penyusunan,pengarahan dan pengawasan daripada sumberdaya manusia untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. (By : Drs. Oey Liang Lee )
Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian dan penggunakan sumberdaya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi tang telah ditetapkan. (By : James A.F. Stoner)
Manajemen merupakan suatu proses khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumberdaya manusia dan sumberdaya lainnya. (By : R. Terry )
Manajemen adalah seni pencapaian tujuan yang dilakukan melalui usaha orang lain.(By : Lawrence A. Appley)
Manajemen adalah usaha untuk mencapai suatu tujuan tertentu melalui kegiatan orang lain. (By : Horold Koontz dan Cyril O’donnel )

Jadi pengertian manajemen secara umum adalah suatu proses yang terdiri dari rangkaian kegiatan, seperti perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengendalian/pengawasan, yang dilakukan untuk menetukan dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumberdaya manusia dan sumberdaya lainnya.\
· Pengertian Koperasi
Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi bertujuan untuk menyejahterakan anggotanya.
Berdasarkan pengertian tersebut, yang dapat menjadi anggota koperasi yaitu:

Perorangan, yaitu orang yang secara sukarela menjadi anggota koperasi;
Badan hukum koperasi, yaitu suatu koperasi yang menjadi anggota koperasi yang memiliki lingkup lebih luas.

Pada Pernyataan Standard Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 27 (Revisi 1998), disebutkan bahwa karateristik utama koperasi yang membedakan dengan badan usaha lain, yaitu anggota koperasi memiliki identitas ganda. Identitas ganda maksudnya anggota koperasi merupakan pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi.
· Pengertian Manajemen Koperasi
Manajemen Koperasi adalah suatu proses untuk mencapai tujuan melalui usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan.Untuk mencapai tujuan Koperasi, perlu diperhatikan adanya sistim Manajemen yang baik, agar tujuannya berhasil, yaitu dengan diterapkannya fungsi-fungsi Manajemen.
Fungsi-fungsi Manajemen menurut G Terry:
a. Planning (Perencanaan)
b. Organizing (Pengorganisasian)
c. Actuating (Penggerakan untuk bekerja)
d. Controlling (Pengawasan/Pengendalian)
Implementasi Fungsi Manajemen Koperasi: Perangkat organisasi koperasi ada (3) bagian: -Rapat Anggota -Pengurus -Pengawas
B. Rapat Anggota
Tugas dan wewenang Rapat Anggota :
– Membahas dan mengesahkan pertanggung jawaban Pengurus dan Pengawas untuk tahun buku yang bersangkutan.
– Membahas dan mengesahkan Rencana Kerja dan RAPB tahun buku berikutnya.
– Membahas dan menetapkan AD, ART dan atau Pembubaran Koperasi.
– Memilih dan memberhentikan Pengurus dan Pengawas.
– Menetapkan Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU).

C. Pengurus
Jumlah Pengurus sekurang-kurangnya tiga orang yang terdiri dari :
– Unsur Ketua
– Unsur Sekretaris
– Unsur Bendahara

Tugas, fungsi, wewenang dan tanggungjawab Pengurus:
1) Secara Kolektif Pengurus bertugas :
– Memimpin organisasi dan kegiatan usaha
– Membina dan membimbing anggota
– Memelihara kekayaan koperasi
– Menyelenggarakan rapat anggota
– Mengajukan rencana RK dan RAPB
– Mengajukan laporan keuangan dan pertanggung jawaban kegiatan
– Menyelenggarakan pembukuan keuangan secara tertib
– Memelihara buku daftar anggota, daftar pengurus dan buku daftar pengawas.

Pengurus berfungsi sebagai : Perencana, Personifikasi Badan Hukum Koperasi, Kesatuan Pimpinan, Penyedia sumberdaya dan pengendali koperasi.
Pengurus berwenang dalam :
– Mewakili koperasi didalam dan diluar pengadilan,
– Memutuskan penerimaan, penolakan dan pemberhentian anggota sementara, sesuai dengan AD,
– Mengangkat dan memberhentikan Pengelola dan karyawan Koperasi,
– Melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan anggota sesuai dengan tanggungjawabnya.

Pengurus bertanggungjawab kepada Rapat Anggota mengenai pelaksanaan tugas kepengurusannya setiap tahun buku yang disakikan dalam Laporan Pertanggungjawaban tahunan.
2) Secara Perorangan :
a) Ketua :
– Bertugas mengkoordinasikan kegiatan seluruh anggota pengurus dan menangani tugas pengurus yang berhalangan, memimpin rapat dan mewakili koperasi didalam dan diluar pengadilan,
– Berfungsi sebagai pengurus, selaku pimpinan,
– Berwenang melakukan segala kegiatan sesuai dengan keputusan Rapat Anggota, Rapat Gabungan dan Rapat Pengurus dalam mengambil keputusan tentang hal-hal yang prinsip, serta menandatangani surat-surat bersama Sekretaris, serta surat-surat berharga bersama Bendahara,,
– Bertanggungjawab pada Rapat Anggota

b) Sekretaris :
– Bertugas melakukan pembinaan dan pengembangan dibidang kesekretariatan, keanggotaan dan pendidikan.
– Berfungsi sebagai Pengurus selaku Sekretaris.
– Berwenang menentukan kebijaksanaan dan melakukan segala perbuatan yang berhubungan dengan bidangnya sesuai keputusan rapat pengurus, serta menandatangani surat bersama unsur Ketua.

c) Bendahara :
– Bertugas mengelolan keuangan (menerima, menyimpan dan melakukan pembayaran), membina administrasi keuangan dan pembukuan.
– Berfungsi sebagai Pengurus, selaku Bendhara.
– Berwenang menentukan kebijakan dan melakukan segala perbuatan yang berhubungan dengan bidangnya, serta menandatangani surat-surat berharga bersama unsur Ketua.
– Bertanggungjawab kepada rapat pengurus lengkap melalui ketua.

D. Pengawas
a) Jumlah Pengawas sekurang-kurangnya tiga orang atau sesuai dengan AD Koperasi.
b) Unsur Pengawas terdiri dari :
– Ketua merangkap anggota,
– Sekretaris merangkap anggota dan
– Anggota

Tugas, fungsi, wewenang dan tanggungjawab pengawas :
(a) Secara Kolektif
– Bertugas melakukan Pengawasan dan Pemeriksaan sekurang-kurangnya tiga bulan sekali atas tata kehidupan Koperasi yang meliputi Organisasi, Manajemen, Usaha, Keuangan, Pembukuan dan kebijaksanaan Pengurus.
– Pengawas berfungsi sebagai Pengawas dan Pemeriksa.
– Berwenang melakukan pemeriksaan tentang catatan dan atau harta kekayaan koperasi.
– Bertanggungjawab kepada Rapat Anggota.
Dasar-dasar Kegiatan Pengurus dan Pengawas
a) Dalam melaksanakan kegiatan, berpedoman pada:
1. Undang –Undang No. 25 tahun 1992,
2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga,
3. Keputusan Rapat Anggota,
4. Keputusan Rapat Pengurus dan Rapat Gabungan.

b) Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan secara kolektif berdasarkan azas kekeluargaam dan masing-masing melaksanakan tugas dengan disiplin, inisiatif, kreatif sesuai dengan pembagian tugas yang ditetapkan.

c) Pengurus dan Pengawas bekerja secara terbuka.

d) Pengurus adalah menyusun kebijaksanaan untuk dilaksanakan oleh Pengelola (manajer) sesuai dengan perjanjian kerja yang telah ditentukan.

e) Pengawas melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan kebijaksanaan Pengurus sesuai dengan Keputusan Rapat Anggota.

f) Pertanggungjawaban Pengurus maupun Pengawas disajikan tertulis.

g) Pertanggungjawaban Pengurus maupun Pengawas secara perorangan yang telah diterima, baik dalam Rapat Pengurus maupun Rapat Pengawas menjadi tanggungjawab Pengurus atau pengawas.

E. Manajer
Manajer adalah seorang tenaga profesional yang memiliki kemampuan sebagai pemimpin tingkat pengelola, yang diangkat dan diberhentikan oleh Pengurus setelah dikonsultasikan dengan Pengawas.
Tugas, fungsi dan tanggung jawab Manajer ;
1) Tugas manajer adalah mengkoordinasikan seluruh kegiatan usaha, administrasi, organisasi dan ketatalaksanaan serta memberikan pelayanan administratif kepada Pengurus dan Pengawas,
2) Untuk melaksanakan tugas tersebut, manajer berfungsi :
(a) Sebagai pemimpin tingkat pengelola,
(b) Merencanakan kegiatan usaha, kepegawaian dan keuangan,
(c) Mengkoordinasikan kegiatan kepala-kepala unit usaha, kepala sekretariat dan kepala keuangan dalam upaya mengatur, membina baik yang bersifat tehnis maupun administratif
3) Berwenang mengambil langkah tindak lanjut atas kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Pengurus
4) Bertanggungjawab kepada Pengurus melalui Ketua.
H ubungan Kerja Manajer : a) Secara vertikal, Manajer mengadakan hubungan kerja keatas dengan Pengurus, Pengawas untuk mengajukan usulan, pendapat dan segala rencana dalam upaya pengembangan usaha dan penciptaan uaha baru.
b) Hubungan kerja kebawah, dengan seluruh jajaran pengelola untuk melakukan kegiatan mengatur, membina dan memberikan bimbingan dan pengawasan dalam upaya melaksanakan seluruh kebijaksanaan Pengurus dan Pengawas.
c) Secara horisontal mengadakan hubungan kerja dengan seluruh jajaran manajer setingkat Pengelola.

Tata Kerja Manajer :
a) Manajer dapat menghadiri Rapat Anggota, Rapat Pengurus dan Rapat Gabungan,
b) Manajer membantu Sekretaris dalam menyiapkan bahan-bahan yang dibahas dalam Rapat,
c) Manajer membantu mencatat seluruh keputusan atau kebijaksanaan yang diambil dalam rapat dan merahasiakannya,
d) Manajer mengatur pelaksanaan kegiatan usaha operasional atas keputusan yang telah ditetapkan dalam rapat,
e) Manajer melaporkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Pengurus,
f) Manajer bertanggungjawab atas seluruh pelaksanaan tugas.

Unit-Unit kerja tingkat pelaksana, terdiri dari :
a) Bagian Sekretariat
b) Bagian Keuangan
c) Bagian Administrasi
d) Unit-Unit Usaha Produktif

F. Sistem Pada Koperasi

Menurut Draheim koperasi mempunyai sifat ganda yaitu:

– organisasi dari orang-orang dengan unsur eksternal ekonomi dan sifat-sifat sosial (pendekatan sosiologi).
– perusahaan biasa yang harus dikelola sebagai layaknya perusahaan biasa dalam ekonomi pasar (pendekatan neo klasik).
Interprestasi dari Koperasi sebagai Sistem

Kompleksitas dari perusahaan koperasi adalah suatu sistem yang terdiri dari orang-orang dan alat-alat teknik. Sistem ini dinamakan sebagai Socio technological system yang selanjutnya terjadi hubungan dengan lingkungan sehingga dapat dianggap sebagai sistem terbuka, sistem ini ditujukan pada target dan dihadapkan dengan kelangkaan sumber-sumber yang digunakan.

Cooperative Combine

Adalah sistem sosio teknis pada substansinya, sistem terbuka pada lingkungannya, sistem dasar target pada tugasnya dan sistem ekonomi pada penggunaan sumber-sumber.
Semua pelaksanaan dalam keseluruhan kompleks dan pengaruh eksternal, dipengaruhi oleh hubungan sistem, demikian juga dilihat dari sudut pandang ekonomi, tidak cukup hanya melaksanakan koperasi secara ekonomis saja, tetapi juga berhubungan dengan hubungan antar manusia dalam kelompok koperasi dan antara anggota tetapi juga berhubungan dengan hubungan antar manusia dalam kelompok koperasi dan antara anggota dengan manajemen perusahaan koperasi dalam lapangan lain.

Contoh Cooperative Interprise Combine :
Koperasi penyediaan alat pertanian, serba usaha, kerajinan, dan industri.
Tugas usaha pada Sistem Komunikasi (BCS)

The Businnes function Communication System (BCS) adalah sistem hubungan antara unit-unit usaha anggota dengan koperasi yang berhubungan dengan pelaksanaan dari perusahaan koperasi untuk unit usaha anggotaa mengenai beberapa tugas perusahaan.

Sistem Komunikasi antar anggota (The Interpersonal Communication System (ICS)

ICS adalah hubungan antara orang-orang yang berperan aktif dalam unit usaha anggota dengan koperasi yang berjalan.

ICS meliputi pembentukan/terjadi sistem target dalam koperasi gabungan.

Sistem Informasi Manajemen Anggota

Koordinasi dari suatu sistem yang ada melicinkan jalannya Cooperative Combine (CC), koordinasi yang terjadi selalu lewat informasi dan dengan sendirinya membutuhkan informasi yang baik.
Manajemen memberikan informasi pada anggota, informasi yang khusus untuk penganalisaan hubungan organisasi dan pemecahan persoalan seoptimal mungkin.

Dimensi struktural dari Cooperative Combine (CC)

Konfigurasi ekonomi dari individu membentuk dasar untuk pengembangaaan lebih lanjut.
Sifat-sifat dari anggota à sifat dari orang atau anggota organisasi serta sudut pandang anggota.
Intensitas kerjasama à semakin banyak anggota semakin tinggi intensitas kerjasama atau tugas manajemen

Distribusi kemampuan dalam menentukan target dan pengambilan keputusan.
Formalisasi kerjasama, fleksibilitas kerjasama dalam jangka panjang dan dapat menerima dan menyesuaikan perubahan.
Stabilitas kerjasama.
Tingkat stabilitas dalam CC ditentukan oleh sifat anggota dalam soal motivasi, kebutuhan bergabung dan lain-lain.

Sumber:
http://www.koperasiku.com/artikel/manajemen-koperasi

Advertisements

Manajemen Koperasi : struktur organisasi koperasi

Manajemen koperasi kali ini membahas tentangstruktur organisasi koperasi. setelah sebelumnyamanajemen koperasimembahas tentang memahahami secara sederhana idiologi koperasidasar, kita akan kembangkan ke point yang sedikit lebih kompleks. Tapi sebelumnya bagi anda yang tertarik dengan teori idiologi kunjungi posting kami tentang koperasi.

Kami akan mencoba menampilkan gambar struktur organisasi , dalam konteks inigambar organisasi koperasi . Aspek ini merupakan bagian penting dari kesuksesan pengelolaan koperasi, kenapa demikian? pengertian struktur organisasi menyebutkan bahwa Struktur organisasi adalah konfigurasi peran formal yang didalamnya dimaksudkan sebagai prosedur, governansi dan mekanisme kontrol, kewenangan serta proses pengambilan kebijakan .

Struktur organisasi koperasi dibentuk sedemikan rupa sesuai dengan idiologi dan strategi pengembangan untuk memperoleh Strategic competitiveness sehingga setiap koperasi boleh jadi mempunyai bentuk yang berbeda secara fungsional karena menyesuaikan dengan strategi yang sedang dikembangkan tetepi secara basic idologi terutama terkait dengan perangkat organisasi koperasi akan menunjukan kesamaan

Ada baiknya kita sedikit membahas tentang perangkat organisasi koperasi. setidaknya dalam koperasi kita mengenal 3 perangkat organisasi yang jamak digunakan yaitu:

– Rapat Anggota
– Pengurus
– Pengawas

3 unsur diatas juga sering kita sebut sebagai perangkat manajemen koperasi. Bentuk ini tentu berbeda dengan organisasi perusahaan swasta berbentu PT misalnya, Perbedaan mendasar ini tidak saja dipengaruhi oleh idiologi tetapi juga aplikasi operasional manajemen. Berikut penjelasan singkat terkait dengan fungsi dan peran perangkar organisasi koperasi.
Perangkat organisasi koperasi Rapat Anggota (RA)
RA merupakan forum tertinggi koperasi yang dihadiri oleh anggota sebagai pemilik. Wewenang RA diantaranya adalah menetapkan
a. AD/ART
b. Kebijakan Umum Organisasi, Manajemen, dan usaha koperasi
c. Memilih, mengangkat, memberhantikan pengurus dan pengawas.
d. RGBPK dan RAPBK
e. Pengesahan pertanggung jawaban pengurus pengawas.
f. Amalgamasi dan pembubaran koperasi

Rapat Anggota bisa dilakukan RAT, RAK dan RALB. Secara umumRA dianggap sah apabila dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah anggta, tetapi untuk beberapa kasus jumlah ini bisa disesuaikan dengan AD/ART Koperasi.

perangkat organisasi koperasi Pengurus
Pengurus koperasi adalah pemegang kuasa RA untuk mengelola koperasi, artinya pengurus hanya boleh melakukan segala macam kresi manajemen yang tidak keluar dari koridor keputusan RA. Pengurus merupakan pimpinan kolektif tidak berdiri sendiri dengan pertangungjawaban bersama. Biasanya pengurus yang tetrdiri atas beberapa anggota pengurus.

Tugas dan kewajiban pengurus koperasi adalah:
– Pengurus bertugas mengelola koperasi sesuai keputusan RAT.
– Untuk melaksanakan tugas pengurus berkewajiban:
1). Pengurus koperasi berkewajiban mengajukan proker
2). Pengurus koperasi berkewajiban mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban
3). Pengurus koperasi berkewajiban menyelenggarakan pembukuan keuanagn dan Inventaris.
4). Pengurus koperasi berkewajiban menyelenggarkan administrasi
5). Pengurus koperasi berkewajiban Menyelenggarkan RAT.

Wewenang Pengurus koperasi :
1). Pengurus berwenang mewakili koperasi didalam dan diluar koperasi.
2). Pengurus berwenang melakukan tindakan hukum atau upaya lain untuk kepentingan anggota dan kemanfaatan koperasi.
3). Pengurus berwenang memutuskan penerimaan anggota dan pemberhentian anggota sesuai ketentuan AD/ART.

Tanggung Jawab Pengurus koperasi
Pengurus koperasi bertanggungjwab atas segala upaya yang berhubungan dengan tugas kewajiban, dan wewenangnya.

Perangkat organisasi koperasi Pengawas
Pengawas dipilh oleh RA untuk mengawasi pelaksanaan keputusan RAT dan juga idiologi. Tugas pengawas tidak untuk mencari-cari kesalahan tetapi untuk menjaga agar kegiatan yang dilakukan oleh koperasi sesuai dengan idiologi, AD/ART koperasi dan keputusan RA.

Tugas, kewajiban dan wewenang pengawas koperasi sebagai berikut.
1). Pengawas koperasi berwenang dan bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan organisasi.
2). pengawas wajib membuat laporan tentang hasil kepengawasanya dan merahasiakan hasil laporanya kepada pihak ketiga.
3). Pengawas koperasi meneliti catatan dan fisik yang ada dikoperasi dan mendapatkan keterangan yang diperlukan.

Sturktur koperasi akan kami lanjutkan pada posting berikutnya, semoga membantu pengunjung setia blog peluang usaha ini.

sumber : http://www.gusbud.web.id/2010/04/manajemen-koperasi-struktur-organisasi.html


Dasar-dasar Koperasi: Implementasi dalam Manajemen

Pengertian
Koperasi tradisional atau Hanel (1985) menyebutnya dengan “Koperasi Historis”, berkembang di Eropa di akhir abad 18 sampai 19. Pertumbuhannya berdasarkan naluri solidaritas kelompok atau suku bangsa tertentu. Dengan menggunakan pendekatan pengelolaan sederhana namun berhasil menanamkan prinsip pemanfaatan bersama atas sumberdaya produksi yang tersedia.
Akan tetapi dalam perkembangan masyarakat memiliki karakteristik dinamis. Dinamika dan ciri kompetitif ternyata kurang terwadahi dalam Koperasi tradisional. Koperasi tidak dapat tumbuh dalam “kerangka dan suasana” tradisional seperti masa lalu. Persaingan telah menuntut tersedianya rancangan strategi-strategi  dan kiat-kiat tertentu agar dapat eksis dan turut terlibat dalam kancah persaingan yang semakin ketat. Untuk itu diperlukan pengetahuan yang cukup  tentang faktor-faktor atau variabel-variabel yang terkait dengan keberhasilan dan kegagalan koperasi. Strategi-strategi alternatif ini membutuhkan hipotesis-hipotesis, teori-teori, dalil-dalil serta informasi lain yang teruji secara baik. Sumber utama pengetahuan yang perlu digunakan dalam membangun sebuah institusi adalah pengetahuan “teoritikal” yang dapat menerangkan berbagai realitas empirikal.
Reformasi dan reaktualisasi pemikiran tentang koperasi terletak pada nilai instrumental yang operasional. Secara normatif perubahan itu hampir tidak mengusik eksistensi koperasi sebagai institusi penghimpun kekuatan mandiri. Hal itu dapat ditelaah pada batasan koperasi dari berbagai aliran yang ada. Para pakar dan peneliti serta ketentuan perundang-undangan nasional telah menggariskan batasan berdasarkan cara pandang dan kepentingan yang dihadapi, namun makna dasar koperasi tidak banyak berubah.
Pendapat mengenai definisi koperasi dikemukakan oleh para pendukung pendekatan esensialis, institusional, maupun nominalis (Hanel, 1985,27). Pendekatan esensialis, memandang koperasi atas dasar suatu daftar  prinsip yang membedakan  koperasi  dengan  organisasi lainnya. Prinsip-prinsip ini di satu  pihak  memuat  sejumlah  nilai, norma, serta tujuan nyata yang tidak harus sama ditemukan pada semua koperasi. Dari pendekatan esensialis ini, International Cooperative Alliance (ICA) telah merumuskan pengertian koperasi atas dasar enam prinsip pokok (Abrahamsen, 1976,3),  antara lain:
1. Voluntary membership without restrictions as  to race, political views,and religious beliefs;
2. Democratic Control;
3. Limited interest or no interest on shares of stock; Earnings  to  belong  to  members,  and  method   of  distribution to be decided by them;
4. Education of members, advisors, employees,  and  the public at large;
5. Cooperation among cooperatives on  local,  national,  and international levels.
Pendekatan institusional, dalam mendefinisikan koperasi berangkat dari kriteria formal (legal). Menurut pendekatan ini: “Semua organisasi disebut koperasi jika secara  hukum dinyatakan  sebagai  koperasi,  jika  dapat  diawasi  secara teratur dan jika dapat mengikuti prinsip-prinsip koperasi”. (Munkner, 1985,18).
Pendekatan nominalis, dengan pelopornya para ahli ekonomi koperasi dari Universitas Philipps-Marburg, merumuskan pengertian koperasi atas dasar sifat khusus dari   struktur dasar tipe sosial-ekonominya. Menurut pendekatan nominalis,  koperasi dipandang sebagai organisasi yang memiliki empat unsur utama (Hanel, 1985,29), yaitu:
1. Individual are united in a group by-at least one common interest or goal (COOPERATIVE GROUP);
2. The individual members of the cooperative  group  intend to pursue through joint actions and mutual support, among other, the goal  of  improving  their economic and social situation (SELF-HELP OF  THE COOPERATIVE GROUP);
3. The use as an instrument for that purpose a jointly owned and   maintained enterprise (COOPERATIVE ENTERPRISE);
4. The cooperative  enterprise  is charged with the perfomance of the (formal) goal or task to promote the members of the cooperative   group through offering them directly such goods and services,   which  the  members  need for their individual economics – i.e. their houshold (CHARGE OR PRINCIPLE  OF MEMBER PROMOTION).
Penjelasan itu memberikan petunjuk bahwa dalam  organisasi koperasi melekat secara utuh lima unsur, yaitu: (a) anggota-anggota  perseorangan, (b) kelompok koperasi,  yang  secara  sadar bertekad  melakukan usaha bersama dan saling membantu demi perbaikan kondisi ekonomi dan sosial mereka, melalui, (c)perusahaan koperasi, yang didirikan secara permanen dimiliki  dan  dibina secara bersama sehingga tercipta suatu,  (d) hubungan  pemilikan antara  kelompok koperasi dan perusahaan koperasi yang mengarahkan adanya promosi anggota atau hubungan usaha yang saling menunjang antara kegiatan  ekonomi  anggota  individu dengan perusahaan koperasi.
Berkaitan dengan keempat unsur tersebut, Hanel (1985,30) menjelaskan,” Thus, cooperative are also characterized to be autonomous business organizations, which are owned  by the members and charged with  the  promotion of their members in their role as customers of the  cooperative enterprise.
Dalam organisasi  koperasi terdapat prinsip atau norma identitas ganda, anggota di samping sebagai pemilik sah, juga adalah pemilik atau pelanggan jasa yang diusahakan oleh koperasi. Di samping itu, dalam organisasi koperasi terdapat dua perusahaan  (double nature), yaitu perusahaan, atau kegiatan ekonomi, anggota secara individu dan perusahaan koperasi yang dimiliki anggota secara bersama-sama.
Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa koperasi dilihat dari substansinya adalah suatu sistem sosial-ekonomi, hubungan dengan  lingkungannya bersifat terbuka, cara kerjanya adalah suatu sistem yang berorientasi pada tujuan, dan pemanfaatan sumber dayanya adalah  suatu organisasi ekonomi yang unsurnya mencakup: anggota-anggota perseorangan,  perusahaan atau kegiatan ekonomi anggota secara individu, kelompok koperasi, perusahaan koperasi, dan hubungan pemilikan serta hubungan usaha atau pelayanan perusahaan koperasi kepada para anggotanya.
Dari penjelasan di atas memberikan gambaran bahwa koperasi memiliki ciri-ciri yang khas sebagai sebuah organisasi. Koperasi lahir dengan memiliki tiga unsur pokok yakni, (a) kerjasama dua orang atau lebih, (b) tujuan yang akan dicapai, (c) kegiatan yang dikoordinir secara sadar.
Pendekatan nominalis dalam merumuskan pengertian koperasi, di  samping telah dapat menunjukkan ciri-ciri esensial  koperasi  yang dapat  dikaji  secara  ilmiah,  tetapi  juga telah dapat memberikan penjelasan yang cukup  rinci  mengenai  perbedaan koperasi dengan organisasi ekonomi lain yang bukan koperasi. Maman (1989,19) membedakan koperasi dengan organisasi usaha non-koperasi, dengan melihat lima (5) hal yakni: (a) sifat keanggotaan, (b) pembagian keuntungan, (c) hubungan personal antara organisasi dan manajer, (d) keterlibatan pemerintah dalam penciptaan stabilitas dan operasi, dan (e) hubungan organisasi dan masyarakat.
Peran anggota merupakan indikator penting dalam mendefinisikan koperasi secara universal dengan tidak dibatasi oleh visi politis maupun kondisi sosial ekonomi kelompok masyarakat di mana koperasi itu hidup. Kedua  peran  tersebut  menjadi  kriteria   identitas (identity criterion) bagi koperasi. Peran atau  identitas ganda (dual identity) koperasi menunjukkan bahwa  yang melakukan kerja sama (cooperation) adalah manusia atau anggotanya. Baik pada saat mengelola maupun  pada  saat memanfaatkan hasil usaha koperasi. Peran unik dari anggota inilah yang dijadikan acuan dalam mengenali sistem koperasi  di berbagai negara. Roy (1981,6) dalam definsinya meamasukan peran anggota dalam usaha koperasi adalah:“…a business voluntarily organized, operating at cost, which is owned, capitalized and controleed by member-patrons as ussers, sharing risk and benefits proportional to their participation.”
Demikian pula, pendapat Packel, sebagaimana  dikutip  Abrahamsen (1976,5) yang menyatakan koperasi adalah: “… a  democratic association of persons organized to  furnish  themselves  an economic service under a plant that  eliminates  entrepreneur profit  and  that  provides  for  subtantial  equality    in ownership and control”. Hal serupa juga secara implisit dinyatakan oleh Munkner (1985),  Ropke (1989) dan Chukwu (1990).
Walaupun bentuk implementasi peran anggota menurut beberapa ahli koperasi cenderung mengalami perubahan. Seperti dikemukakan oleh Herman (1995,66) setelah mengkaji artikel-artikel, “Trends in Co-operative Theory” (Wilson), “Homo Oeconomicus and Homo Cooperatives in Cooperative Research” (Weisel), “Basic Cooperatives Values” (Laurikari), maupun “Cooperative Today” (Book), menyimpulkan bahwa belakangan ini telah terjadi perubahan peran anggota seiring dengan tersisihnya demokrasi oleh ekonomi.
Perubahan peran sentral dari anggota ke manajemen tidaklah mengubah  pentingnya prinsip ganda anggota dalam organisasi. Karena pada dasarnya perubahan itu terletak pada tataran instrumental bukan pada taran substansi. Mengenai hal itu dapat dikaji pendapat Dulfer (1985) mengenai perubahan struktur koperasi secara radikal. Dikatakan bahwa perubahan struktur koperasi akan mengikuti pola hirarkis (a) koperasi tradisional, (b) koperasi berorentasi pasar, dan (c) koperasi yang terintegrasi secara vertikal dan horizontal. Setiap tingkat memiliki konsekwensi implementasi manajemen yang berbeda. Lebih khusus perbedaan tersebut terletak pada posisi anggota dalam pengelolaan organisasi.
Koperasi Indonesia
Pada kasus Indonesia, koperasi sebagai badan usaha yang dimiliki dan dimanfaatkan oleh anggota,  di tegaskan dalam Undang-undang nomor 25 tahun 1992. Batasan koperasi dalam perundangan  ini memiliki makna yang lebih tegas dan jelas dibanding batasan lama, dalam Undang-undang No.12 tahun 1967, yang memungkinkan terciptanya pemikiran ganda tentang koperasi. Undang-undang nomor 25 tahun 1992 mengakomodasi perubahan tataran instrumental seperti dengan diaturnya “Pengelola” atau manajer dalam pengelolaan organisasi dan usaha koperasi.
Koperasi seperti badan usaha lainnya memiliki keleluasaan gerak dalam menjalankan usaha selama tidak menyalahi ketentuan perundang-undangan dan idielogi normatif yang ada. Usaha merupakan proses rasional yang akhirnya bermuara pada penciptaan keuntungan (profit), akumulasi keuntungan tersebut digunakan untuk melayani kebutuhana anggota. Dengan demikian, usaha koperasi dapat dilaksanakan selama memperhatikan dua hal pokok, yakni:
(1) Usaha yang dijalankan selaras dengan kebutuhan anggota dan sejauh mungkin mengandung unsur pemberdayaan (empowering) bagi usaha anggota.
(2) Keuntungan usaha dialokasikan untuk anggota selaras dengan jasa yang diberikan anggota pada usaha koperasi.
Perhatian terhadap kesejahteraan masyarakat selain anggota sesuai dengan tujuan koperasi Indonesia, seperti tertuang dalam pasal 3 Bab II Undang-undang nomor 25 tahun 1992, yakni, memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan ekonomi nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
Pelaksanaan organisasi dan manajemen koperasi  didasari oleh prinsip koperasi, prinsip tersebut berisi, (a) keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka, (b)  pengelolaan dilakukan secara demokratis, (c) pembagian sisa hasil usaha (SHU) dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota, (d) pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal, (e) Kemandirian. Di samping prinsip yang mengikat intern organisasi, koperasi memiliki prinsip lain yang berkaitan dengan ekstern organisasi yakni, (a) pendidikan perkoperasian, (b) kerjasama antar koperasi.
Pembahasan di atas menunjukkan koperasi dapat dilihat sebagai unit usaha (dimensi mikro) dan sistem ekonomi (dimensi makro). Dalam dimensi mikro, koperasi memiliki kewajiban dan hak yang sama dengan pelaku ekonomi lainnya. Dalam dimensi makro, koperasi adalah faham atau idielogi yang harus menjadi panutan bagi pelaku ekonomi nasional.
Pemahaman tentang kedua hal itu dapat menghindarkan diri dari pemikiran yang keliru terhadap konsep “Koperasi sebagai soko guru ekonomi”. Mengenai kedua dimensi itu dapat di pisahkan dan dibedakan dengan menunjuk aspek-aspek seperti pada tabel 1.
Dimensi mikro mengandung konsekuensi, koperasi sebagai organisasi ekonomi yang memiliki keharusan menangani usaha berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas dan produktivitas. Hanya dengan itu koperasi tetap hidup dan mampu mengembangkan diri melalui akumulasi kekayaan (asets) sebagai prasyarat untuk memberikan pelayanan lebih baik bagi anggota. Khususnya dalam pemanfaatan faktor-faktor produksi yang persediannya terbatas. Dalam konteks ini koperasi memiliki berbagai kesamaan dengan badan usaha lainnya. Selaras dengan tujuan koperasi, maka prinsip efisiensi dan efektivitas untuk mewujudkan produktivitas yang tinggi harus dipadukan dengan optimasi pelayanan kepada usaha dan kesejahteraan anggota.

Kriteria Dimensi Mikro Dimensi Makro

KriteriaArti

Identitas
Pelaku

Implikasi

Dimensi MikroKoperasi sebagai badan usaha.

Anggota berperan sebagai pemilik dan pelangan.

Anggota
Pengurus
Pengawas

Efisien, efektip dengan produktivitas yang tinggi, untuk pelayanan yang optimal bagi anggota.

Dimensi MakroKoperasi sebagai sistem ekonomi.

Demokrasi ekonomi.
BUMN
BUMS
BUMK

Sistem ekonomi yang bernuansa kemanfaatan bersama/ kerakyatan.

Sistem ekonomi yang bernuansa kemanfaatan bersama/ kerakyatan.
Koperasi sebagai sistem sosial merupakan gerakan yang  tumbuh berdasarkan kepentingan bersama.  Ini mengandung makna dinamika koperasi harus selaras dengan tujuan yang telah ditetapkan bersama. Semangat kolegial perlu dipelihara melalui penerapan musyawarah dalam pengambilan keputusan. Dalam konteks itu, koperasi merupakan organisasi swadaya (self-helf organization) akan tetapi tidak seperti halnya organisasi swadaya lainnya, koperasi memiliki karakteristik yang berbeda (Hanel,1985,36).
Mengkaji koperasi sebagai badan usaha dan organisasi swadaya adalah untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang posisi manusia dalam konstelasi sistem koperasi. Koperasi menempatkan faktor “manusia” sebagai elemen penting dalam sistem keorganisasian. Manusia anggota merupakan sentral pengembangan yang berposisi penting dalam proses peningkatan kesejahteraan.
Manajemen Koperasi
Tugas manajemen koperasi adalah menghimpun, mengkoordinasi dan mengembangkan potensi yang ada pada anggota sehingga potensi tersebut menjadi kekuatan untuk meningkatkan taraf hidup anggota sendiri melalui proses “nilai tambah”. Hal itu dapat dilakukan bila sumberdaya yang ada dapat dikelola secara efisien dan penuh kreasi (inovatif) serta diimbangi oleh kemampuan kepemimpinan yang tangguh.
Manajemen koperasi memiliki tugas membangkitkan potensi dan motif yang tersedia yaitu dengan cara memahami kondisi objektif dari anggota sebagaimana layaknya manusia lainnya. Pihak manajemen dituntut untuk selalu berpikir selangkah lebih maju dalam memberi manfaat dibanding pesaing hanya  dengan itu anggota atau calon anggota tergerak untuk memilih koperasi sebagai alternatif yang lebih rasional dalam melakukan transaksi ekonominya.
Rumusan  manfaat bagi setiap orang akan berbeda hal itu  tergantung kepada pandangan hidup terhadap nilai manfaat  itu  sen-diri. Motif berkoperasi bagi sementara orang adalah  untuk memperoleh nilai tambah ekonomis seperti, me-ningkatnya penghasilan atau menambah kekayaan (aset) usaha. Tetapi bagi sebagian orang menjadi anggota koperasi bukan karena adanya dorongan materi atau alasan finansial akan tetapi semata-mata  untuk kepuasan batin saja atau alasan ideal lainnya.
Untuk menjaga momentum pertumbuhan usaha maupun perkembangan koperasi pada umumnya pihak manajemen perlu mengupayakan agar  koperasi tetap menjadi alternatif yang menguntungkan, dalam arti lain manajemen koperasi harus mampu mempertahankan manfaat (benefit) koperasi  lebih besar dari manfaat yang disediakan oleh non-koperasi. Atau koperasi harus selalu mengembangkan keunggulan kompetitif dan komparatif  dalam sistem  manajemen yang  dikembangkannya.
Perangkat organisasi koperasi sebagaimana diatur dalam pasal 21 Undang-Undang Perkoperasian Nomor 25 tahun 1992 terdiri atas, (a)  rapat anggota, (b) pengurus, dan (c) pengawas.
Ketiganya dalam organisasi koperasi memiliki tugas mengembangkan kerjasama sehingga membentuk suatu  kesatuan sistem pengelolaan. Untuk menuju  ke  arah  itu  diperlukan  komitmen unsur-unsur  tersebut  terhadap sistem kerja yang telah disepakati bersama.
Rapat anggota merupakan kolektivitas  suara  anggota yang merupakan pemilik organisasi dan  juga merupakan pemegang kekuasaan tertinggi. Ide-ide dan kebijakan dasar  dihasilkan dalam forum ini. Anggaran dasar dan anggaran rumah  tangga,  anggaran pendapatan dan belanja, pokok-pokok program  dan ketentuan-ketentuan dasar dibuat  berdasarkan musyawarah anggota, yang selanjutnya dilaksanakan oleh pengurus  atau manajer dan pengawas. Secara sistimatis Roy (1981,426) menunjuk kekuasaan dan  tanggungjawab anggota.
Sehubungan  dengan  beratnya  kewajiban  yang   harus diemban anggota, maka sistem penerimaan  keanggotaan  se-layaknya menggunakan standar minimal kualifikasi. Standar minimal  kualifikasi tersebut berhubungan dengan  tingkat minimal  pemahaman calon anggota terhadap hak, tanggung jawab dan  kewaji-ban selaku anggota. Dengan demikian memungkin-kan anggota memiliki pengetahuan yang relatif sama menge-nai organisasi dan tujuan yang hendak dicapai. Penetapan standar minimal kualifikasi  tidak bertentangan dengan  prinsip “keanggotaan terbuka” karena pada dasarnya memung-kinkan setiap orang untuk menjadi anggota,  akan tetapi  sebelum pendaftaran dilakukan setiap anggota perlu memiliki wawasan minimal sebagai anggota. Untuk keperluan itulah diperlukan pendidikan dasar bagi calon anggota. Standar minimal kualifikasi tersebut menyangkut  pemahaman dan ketertautan diri terhadap isi anggaran dasar dan ang-garan  rumah tangga serta ketentuan lain dalam organisasi.
Pengurus adalah orang-orang yang dipercaya oleh rapat anggota untuk menjalankan tugas dan wewenang dalam menjalankan roda organisa-si dan usaha. Sehubungan dengan hal  itu, maka pengurus wajib melaksanakan harapan dan amanah anggota yang disampaikan dalam forum  rapat anggota. Pengurus perlu menjabarkan  kehendak anggota dalam program kerja yang lebih teknis.
Pasal 30 dalam perundang-undangan yang sama telah menetapkan tugas pengurus adalah (a) mengelola koperasi dan usahanya, (b) mengajukan rancangan rencana kerja serta rancangan rencana Anggaran pendapatan dan belanja koperasi, (c) menyelengga-rakan rapat anggota, (d) mengajukan laporan keuangan dan pertang-gungjawaban pelaksanaan tugas, (e) memelihara daftar buku anggota pengurus.
Selain tugas seperti di atas pengurus pun memiliki kewenangan, untuk, (a) mewakili koperasi di dalam dan di luar pengadilan, (b) memutuskan  penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar, (c) melakukan  tindakan  dan upaya  bagi  kepentingan dan kemanfaatan koperasi sesuai dengan tanggungjawabnya dan keputusan rapat anggota. Untuk terlaksananya tugas tersebut, pengurus dibantu oleh pengelola dan  karyawan lainnya.
Mengenai kehadiran pengelola telah diatur dalam pasal 32, yang berisi ketentuan sebagai berikut, (a) pengurus  koperasi  dapat mengangkat pengelola dan diberi wewenang dan kuasa untuk mengelola usaha, (b) dalam  hal  pengurus  koperasi bermaksud untuk mengangkat pengelola, maka rencana pengangkatan tersebut diajukan kepada rapat anggota untuk mendapat persetujuan, (c) pengelola bertanggungjawab kepada pengurus, (d) pengelola usaha oleh  pengelola  tidak  mengurangi  tanggungjawab pengurus sebagaimana ditentukan dalam pasal 31.
Pengangkatan pengelola dan  karyawan didasarkan pada tingkat kebutuhan dan tuntutan yang  diha-dapi oleh masing-masing koperasi. Pada umumnya pengangkatan sering disebabkan  karena alasan-alasan, (a) organisasi semakin besar dan kompleks, (b) biasanya pemilihan pengurus karena alasan “personality”, bukan berdasarkan keahlian, (c) masa kerja pengurus terbatas, (d) mengurus koperasi ditempatkan sebagai kerja sambilan, (d) sulit  memisahkan antara kepentingan, sebagai anggota yang menjalankan  usaha pribadi dengan kepentingan sebagai pengurus yang harus mengelola perusahaan koperasi, atau (e) kurang memiliki waktu dan keahlian.
Pengelola perlu memiliki berbagai kompetensi dan sikap tertentu untuk menjalankan fungsinya. Diantaranya adalah sikap terbuka terhadap hal-hal atau penemuan-penemuan baru (inovasi) yang mendukung jalannya tugas keorganisasian dan usaha. Malahan lebih dari pada itu harus terangsang untuk mencari terobosan-terobosan baru yang belum ditemukan oleh pesaing. Sikap yang terlalu toleran terhadap cara-cara lama sampai batas tertentu akan sangat membahayakan terhadap eksistensi dan daya hidup koperasi. Hal yang harus disadari oleh pengelola hasrat anggota maupun konsumen bukan anggota selalu dalam keadaan dinamis, walau arah dinamika itu tidak selalu berjalan ke muka, tetapi mungkin akan kembali ke semula. Dengan demikian esensi inovasi dapat diklasifikasi dengan: (a) menerima dan menerapkan cara atau teknologi yang sama sekali baru, (b) memodifikasi cara atau teknologi lama sehingga terkesan baru, (c) menerapkan cara baru dari tekbologi lama.
Sikap lain yang harus dimiliki pengelola hubungannya dengan usaha adalah kemampuan dalam menghimpun modal. Menarik modal, baik dari dalam maupun luar, bukanlah pekerjaan ringan mengingat hal itu sangat berhubungan dengan kepercayaan pihak anggota maupun pihak non-anggota terhadap koperasi. Memposisikan usaha yang dijalankan sebagai sarana investasi rasional merupakan tanggungjawab pengelola.
Kepemimpinan  merupakan kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang pengelola. Data empiris menyatakan sikap ini masih tergolong rendah di kalangan pengelola terutama KUD. Tanpa sikap ini, pengelola tidak lebih dari karyawan biasa yang menggantungkan hidup dari koperasi. Terakhir adalah kemampuan manajerial yang berhubungan dengan kebersediaan dan ketersedian pengelola untuk melaksanakan fungsi manajemen secara proporsional dan profesional sehingga apa yang dikerjakan merupakan hasil kerja yang terurut dan terukur.
Pengawas  atau badan  pemeriksa  adalah  orang-orang   yang diangkat oleh forum rapat anggota untuk mengerjakan  tugas pengawasan kepada pengurus. Tiga hal penting yang diawasi dari pengurus oleh pengawas, yakni: (a) keorganisasian; (b) keusahaan; (c) keuangan.
Tugas  pengawas  dalam  manajemen  koperasi  memiliki posisi strategis, mengingat secara tidak langsung, posisi-nya dapat menjadi pengaman dari ketidakjujuran, ketidaktepatan pengelolaan atau ketidakprofesionalan pengurus. Oleh sebab itu menjadi pengawas harus memiliki  per-syaratan kemampuan (kompentensi), yaitu: a) kompentensi pribadi; b) kompentensi profesional.
Kompetensi pribadi menyangkut, kharisma atau kewibawaan, kejujuran dan kepemimpinan. Kompetensi pertama  ini angat ditentukan oleh personaliti yang dimiliki oleh seorang  pengawas. Kompetensi ini dapat terbentuk  secara alamiah tetapi  juga dapat  non-alamiah, misal, karena status sosial ekonomi yang dimiliki.
Kompentensi profesional menyangkut  kemam-puan  teknis, seperti: akuntansi, menejerial,   menilai kelayakan  usaha  dlsb. Kompentensi  terbentuk karena pengalaman  dan pendidikan. Idealnya seorang pengawas memiliki  dua kompentensi itu  sekaligus,  tetapi pengalaman empiris membuktikan  sangat sulit mendapatkan pengawas dari kalangan  anggota dengan kualifikasi demikian. Beberapa kasus ketidakberfungsian pengawas dalam manajemen koperasi, menjadi awal dari kekisruhan dan kemunduran koperasi secara umum. Ketidak berfungsian tersebut sering disebabkan, antara lain disebabkan, (a) kurangnya motivasi dan rasa tanggung jawab, (b) tidak memahami lapangan tugas dan wewenang yang dimiliki, (c) pada beberapa kasus kurangnya perhatian rapat anggota terhadap hasil temuan pengawas.
Ukuran Keberhasilan
Para ahli koperasi masih belum terlihat kesepakatan pendapat  mengenai bagaimana dan apa ukuran efektivitas koperasi   yang setepatnya. Hal itu  sebagaimana diungkapkan Blumle (Dulfer dan Hamm, 1985) yakni, “ Finally let us see what  co-operative  science  has  to say, for it has been widely debating  the  problem  of  success. In current discussion  about  the  promotional task this problem is linked up  with  the  co-operative system of objectives  and  member  participation.  But  there will be disappointment in the results of this research for anybody  who  approaches with hopes and analysis of the diverse attempts  to make   the promotional maxims operational, and to measurement co-operative success.”
Oleh sebab itu sampai saat ini mengukur efektivitas  koperasi  tidaklah  sesederhana mengukur  efektivitas organisasi atau  badan  usaha  lain  bukan  koperasi. Efektivitas organisasi koperasi tidak  saja semata berkenaan dengan aspek ekonomi  melainkan  juga  akan berkenaan dengan aspek sosialnya. Akan tetapi sebagai konsekuensi logis dari kondisi koperasi  yang selalu  dalam keadaan bersaing dengan organisasi lain untuk mendapatkan sumberdaya maka merumuskan keberhasilan merupakan hal yang penting.
Keunggulan merupakan syarat utama untuk terlibat dalam persaingan itu. Keunggulan  yang harus dimiliki senantiasa memuat dimensi koperasi sebagai unit usaha maupun gerakan swadaya. Ketangguhan dalam dimensi gerakan swadaya sangat ditentukan oleh tingkat  keperdu-liaan anggota dalam fungsinya sebagai pemilik untuk turut dalam proses  pengembangan Koperasi. Partisipasi anggota merupakan indikator dalam konteks. Sementara dilihat dari fungsi “badan usaha” ketangguhan koperasi diukur oleh kemampuannya  dalam mengembangkan dan menguasai  pasar. Hal ini sangat ditentukan oleh kemampuan koperasi dalam meraih lebih  besar potensi yang dimiliki pasar ketimbang para pesaing. Koperasi harus mampu memberi alternatif rasional bagi pelanggannya (anggota) melalui berbagai kebijakan insentif usaha maupun perbaikan dalam teknis pelayanan pelanggan. Rumusan sederhana mengenai penjelasan di atas adalah, “Koperasi berhasil bila mampu mengembangkan usaha yang dapat memberi manfaat sebesar-besarnya bagi anggota, dengan mengoptimalkan keterlibatan potensi anggota di dalam proses dan hasil usaha”. Sehubungan dengan itu Ropke (1989) berpendapat perlunya uji partisipasi (Participation-test) dan  uji pasar (Market-test) untuk mengukur keberhasilan koperasi.
Kedua indikator keberhasilan bermuara pada, semakin baiknya tingkat kesejahteraan relatif anggota koperasi. Hal itu juga dikemukakan oleh Hanel (1985,76) yakni, “Advantages of cooperation and, thus,  produce  sufficient  promotional  potential  for  the benefit of the members”.

KEPUSTAKAAN

Chukwu.S.C.(1990), “Economics of The Co-operative Business Enterprise”, Marburg.
Dulfer.E. (1974), “Operational Efficiency of Agricultural Cooperatives”, dalam “Developing Countries”, FAO, Rome.
—————-, (eds) (1985), “Cooperation in the Clasch betwen  Member-Participation, Organization Development, and Bureaucratice Tendencies”, London
Hofstede.G. (1983), “Cultural Pitfalls for Dutch Expatriates in Indonesia”, Twijnstra Gudde International Management Consutans, Deventer Netherland.
—————-, (1991), “Cultures and Organization”, Maidenhead-Berkshire, McGraw-Hill Book Comapany, Europa.
Munkner. Hans. (1985), “Toward Adjusted Patterns of Cooperatives in Developing Countries”,  Bonn.
Ropke. Jochen (1991),“ Cooperative Entrepreneurship”, Marburg. ?

 

MANAJEMEN KOPERASI

A. MANAJEMEN KOPERASI
            Ilmu Manajemen adalah suatu ilmu yang mempelajari bagaimana cara mencapai tujuan dengan efektif dan efisien dengan menggunakan bantuan / melalui orang lain. Yang dimaksud orang lain disini mempunyai arti yang sangat luas, karena dapat berupa bantuan dalam wujud pikiran, tenaga dan dapat pula intuisinya. Menurut G. Terry bahwa “Manajemen adalah suatu proses tertentu yang terdiri dari perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan penggunaan suatu ilmu dan seni yang bersama-sama menyeleseikan tugas untuk mencapai tujuan”.l
            Menurut UU No. 25/1992, Koperasi didefinisikan sebagai : “Badan usa yang beranggotakan orang seorang, atau Badan Hukum Koperasi, dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi sekaligus sebagi gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan azas kekeluargaan”.
Moh. Hatta, mendefinisikan bahwa :
“Koperasi adalah uasaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong menolong”.
            Dengan demikian Manajemen Koperasi dapat diartikan sebagi suatu proses untuk mencapai tujuan melalui usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan. Unukmencapai tujuan koperasi, perlu diperhatijan adanya sistem Manajemen yang baik, agar tujuannya berhasil, yaitu dengan diterapkannya fungsi-fungsi Manajemen.
Fungsi-fungsi Manajemen menurut G. Terry :
a.       Planning (perencanaan)
b.      Organizing (Perorganisasian)
c.       Actuating  (pergerakan untuk bekerja)
d.      Controlling (Pengawasan/pengendalian)
PEMBAHASAN.
A.   PERENCANAAN (PLANNING)
            Perencanaan adalah menetapkan suatu cara untuk bertindak sebelum tindakan itu sendiri dilaksanakan. Dengan kata lain bahwa dalam perencanaan hendaknya orang harus berfikir dahulu tentang apa yang akan dilakuka, bagaimana cara melakukannya serta tanggung jawab terhadap kegiatan tersebut. Oleh karena itu perencanaan sangat penting bagi organisasi dalam rangka mencapai tujuannya.
Syarat-syarat Perencanaan yang baik:
a.       Berdasarkan pada alternative
Agar dapat menetapkan perencanaan yang baik maka sebelumnya agar disusun berbagi alternative, misalnya untung dan rugi kelebihan dan kekurangannya, kendala dan dukungannya, sehingga dapat mementukan perencanaan yang paling baik.
b.   Harus Realistis
Bila perencanaan tidak realistis, mungkin baik diatas kertas saja akan tetapi tidak dapat dilaksanakan dalam prakteknya. Misalnya, Keterbatasan dalam teknologi, keterbatasan sumber dana, tenaga kerja, dan sebaginya.
c.   Harus ekonomis
Disamping keterbatasan diatas, juga harus mempertimbangkan tingkat ekonomis dalam suatu rencana. Hindarkan faktor pemborosan, biaya, waktu, tempat, dan sebaginya.
d.   Harus Luwes (fleksibel)
Dalam hal ini perencanaan harus fleksibel, artinya setiap saat dapat dievaluir sesuai dengan perkembangan organisasi, situasi dan kondisi pada waktu tersebut. Pada dasarnya perencanaan itu disusun berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, namun dalam prakteknya sering terjadi berbagai penyimpangan yang tidak dapat dihindarkan.
e.   Didasari Partisipasi
Dalam pembuatan perencanaan hendaknya dapat diikiuti berbagai pihak untuk memperoleh masukan (input) agar lebih sempurna. Dengan adanya partisipasi perusahaan akan memperoleh manfaat ganda, karena disamping rencana menjadi lebih baik, juga dapat menambah semangat kerja para karyawan.
Manfaat Perencanaan bagi Organisasi :
a)      Sebagi alat pengawasan dan pengendalian kegiatan
b)      Untuk memilih dan menetapkan skala prioritas
c)      Untuk mengarahkan dan menuntun pelaksanaan kegiatan
d)      Untuk mengurangi dan menghadapi ketidakpastian (uncertainly)
e)      Mendorong tercapinya tujuan, misalnya kesejahteraan anggota, memperluas usaha dan sebainya..
Untuk Perencanaan bagi Organisasi
a) Falsafah                     f) Program
b) Kebijakan                  g) Aturan
c) Tujuan                        h) Jadwal
d) Strategi                       i) Anggaran
e) Prosedur                    j) Taktik, dll

Tahap-tahap Penyusunan Perencanaan
a) Menetapkan dan merumuskan tujuan
b) Melakukan analisis kesempatan/swot
c) Melakukan analisis sumber daya
d) Identifikasi dan Pengembangan alternative
e) Implementasi strategi
f) Pelaksanaan keputusan

Perencanaan Strategis (Strategic Planning)
Perencanaan strategis adalah suatu proses perencanaan jangka panjang yang disusun untuk mencapai tujuan Organisasi.
a)   Sifat-sifat Perencanaan Strategis :
(1) Menyangkut kurun waktu yang panjang/lama
(2) Menyangkut persoalan yang mendasar
(3) Memberikan kerangka dasar dalam pengambilan keputusan
(4) Sebagai alat pemersatu dalam pengambilan keputusan
(5) Umumnya digunakan oleh Manajer puncak

b)   Faktor-faktor yang mempengaruhi pentingnya perencanaan strategis
(1) Adanya peningkatan dan perubahan teknologi;
(2) Semakin rumit dan kompleks tugas manajerial
(3) Makin panjang waktu dan dampak dimasa depatn,
(4) Makin rumitnya lingkungan luar

B. PENGORGANISASIAN (ORGANIZING)
Pengertian Organisasi

“Organisasi adalah sekelompok manusia yang bekerjasama, dimana kerjasama tersebut dicanangkan dalam bentuk struktur organisasi atau gambaran skematis tentang hubungan kerja dalam rangka mencapai tujuan tertentu”

DWIGHT WALDO, mendefinisikan bahwa:
“Organisasi adalah struktur hubungan antar manusia berdasarkan wewenang dan kelanggengan dalam sebuah system administrasi”

Azas-azas Organisasi
Azas-azas organisasi adalah merupakan pedoman yang sejauh mungkin hendaknya dilaksanakan agar diperoleh struktur organisasi yang baik dan aktivitas organisasi dapat berjalan lancar
Adapun urutannya adalah :

1.   Perumusan tujuan jelas ;
Rumusan tujuan yang jelas untuk memudahkan penetapan haluan organisasi, pemilihan bentuk, pembentukan struktur, kebutuhan pejabat, kecakapan daya kreasi dari para anggota organisasi.

Gregor, mengatakan :
Tujuan yang jelas adalah yang efektif menambah semangat semua anggota untuk bekerja kearah tujuan yang sama

2.   Pembagian Tugas;
Azas ini dapat diartikan sebagai :
a)   Perincian serta pengelompokan aktivitas yang semacam atau erat hubungannya satu sama lain dalam satuan organisasi.
b)   Perincian serta pengelompokan yang erat hubungannya satu dengan yang lain, untuk dilakukan oleh pejabat tertentu

3.   Koordinasi
Koordinasi adalah suatu azas yang menyatakan bahwa dalam suatu organisasi haru ada keselarasan aktivitas diantara satuan-satuan organisasi.
Adapun manfaat koordinasi adalah :
a)   Menghindarkan konflik
b)   Menghindarkan rebutan fasilitas
c)   Menghindarkan pekerjaan yang tumpang tindih
d)   Menjamin kesatuan sikap
e)   Menjamin kesatuan pelaksanaan, dll

Koordinasi dapat dilakukan dengan cara :
a)   Pertemuan informal
b)   Pertemuan resmi
c)   Mengangkat koordinasi
d)   Menggunakan buku pedoman, dsb

4.   Pelimpahan wewenang
Wewenang adalah hak seseorang pejabat untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas dan tanggung jawab dapat dilaksanakan dengan baik. Sedangkan pelimpahan adalah penyerahan.

5.   Rentangan Kontrol (Rentang kendali);
Rentangan control adalah jumlah terbanyak bawahan langsung yang dapat dipimpin dengan baik oleh seorang atasan.
Sedangkan bawahan langsung adalah merupakan sejumlah pejabat yang langsung dibawah seorang atasan.
Yang perlu diperhatikan dalam rentang kendali adalah : Bahwa seseorang atasan tidak mungkin dapat memimpin bawahan sebanyak-banyaknya, karena kemampuan seseorang itu terbatas. Makin banyak bawahan, beban pimpinan makin berat, sehingga harus diperhatikan tidak hanya orang-orangnya saja tetapi hubungannya.

6.   Jenjang organisasi :
Jenjang organisasi adalah tingkat-tingkat satuan organisasi yang didalamnya terdapat pejabat, tugas serta wewenang tertentu menurut kedudukannya dari atas sampai bawah dalam suatu fungsi.
Inti jenjang organisasi menurut CAROLL L. SHARTLE, adalah “perbedaan antara peranan atasan dan bawahan”

7.   Kesatuan Perintah :
Kesatuan perintah berarti bahwa tiap-tiap pejabat dalam organisasi hendaknya hanya dapat diperintah dan bertanggungjawab kepada seorang atasan tertentu.

8.  Fleksibilitas :
Struktur organisasi harus sudah dirubah untuk disesuaikan dengan perubahan-perubahan yang terjadi tanpa mengurangi kelancaran aktivitas yang sedang berjalan. Tetapi kalau dirubah justru menghambat kelancaran aktivitas, maka ini bukan fleksibilitas
Misalnya :

–      Perubahan tujuan
–      Penambahan tujuan
–      Perluasan aktivitas
–      Penambahan beban kerja dll

C.   ACTUATING (PENGGERAKAN UNTUK BEKERJA)
Koperasi hakekatnya dibangun untuk memberdayakan masyarakat dari kesulitan, kekurangan, kelemahan dan kemiskinan. Misi ini sangat erat kaitannya dengan pola pengaturan kelembagaan dari masyarakat itu (komunitas anggota koperasi) sendiri membangun kesejahteraan secara bersama-sama (goal). Untuk mencapai tujuan koperasi tersebut maka koperasi harus menunjukkan jatidirinya yang mandiri.
Kemanfaatan bagi anggota dari Usaha Koperasi
Keuntungan Ekonomis :
– Peningkatan skala usaha (menjual dan membeli)
– Pemasaran (menampung hasil produksi)
– Pengadaan barang dan jasa (menyediakan untuk anggota)
– Fasilitas kredit (memberi kemudahan kepada anggota)
– Pembagian SHU (berdasar transaksi dan partisipasi anggota)

Keuntungan Sosial :
– Keuntungan kelompok (kepentigan banyak orang)
– Pendidikan dan pelatihan (meningkatkan pengetahuan, kesadaran  dan keterampilan) serta Kaderisasi yang berkesinambungan.
– Program sosial lainnya (kesetiakawanan antar anggota)

Sesuai dengan pengertian dan jatidiri serta nilai-nilai koperasi tersebut diatas maka keberhasilan koperasi dalam melaksanakan perannya antara lain ditujukan  :

Pertama, membangun dan meningkatkan peran dan partisipasi anggota.
Anggota Koperasi sebagai modal utama dari koperasi, maju atau mundurnya kinerja koperasi akan ditentukan oleh peran aktif anggota baik sebagai pemodal (pemilik), nasabah (konsumen)  serta sebagai penerima manfaat  atau dengan kata lain Anggota adalah Raja. Ini adalah realita dalam perkoperasian karena anggota sebagai pemilik koperasi memberikan makna bahwa anggota memiliki hak penuh menentukan diterima atau disetujuinya perencanaan usaha yang diajukan oleh Pengurus dan Pengawas dalam forum Rapat Anggota. Sikap loyal anggota karena memiliki koperasi dapat ditumbuhkan melalui  kegiatan perencanaan usaha koperasi sejak awal, program kegiatan pendidikan dan pelatihan untuk anggota yang terpola dan berkesinambungan. Hal ini selain membuka cakrawala wawasan  bagi anggota koperasi  juga membangun watak koperasi (budaya) dari anggotanya.

Kedua, membangun kemampuan Pengelola dan kaderisasi.
Pengelola atau pengurus koperasi  (termasuk juga jajaran struktural dibawahnya) harus memiliki kemampuan kepemimpinan, kewirausahaan, professional  serta terutama memiliki kejujuran. Pengurus dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya mampu menghasilkan pelayanan yang dapat memberikan manfaat kepada anggotanya (baik aspek manfaat fisik, ekonomi maupun manfaat psikologis).

Manajemen koperasi difokuskan menjadi manajemen yang efisien dan efektif, dan memiliki nilai-nilai manajemen sesuai jati diri koperasi, serta memiliki Pedoman Pengelolaan Organisasi dan Bisnis  Koperasi atau System Operating & Prosedure.

Ketiga, memiliki kesehatan keuangan.
Keberhasilan dan kegagalan koperasi dapat dilihat sehat atau tidaknya keuangan koperasi, tingkat kesehatan keuangan koperasi mencerminkan juga kesehatan usaha, organisasi, manajemen serta sehatnya kualitas pelayanannya kepada anggota.

Keadaan keuangan dilaporkan secara berkala sesuai kaidah-kaidah akuntansi, terbuka dan bertanggung jawab. Untuk itu peran aktif  Pengurus membangun koordinasi pengawasan (internal) dengan  Badan Pengawas Koperasi harus menganut system pengawasan atau pendeteksian dini (early warning system), mengkoreksi dan memperbaiki sedini mungkin masalah keuangan koperasi sebelum kerugian menjadi beban yang harus dipikul oleh anggota karena kesalahan prosedural (mismanagement) oleh pengelola.

Keempat, membangun kemitraan antar koperasi dan kemitraan koperasi dengan pihak Badan Usaha lain.
Menghadapi  trend bisnis  (era pasar bebas) dan kemajuan teknologi yang semakin pesat, koperasi sejak dini sudah harus melakukan penyesuaian dan antisipasi pengembangan usahanya dengan melakukan kerjasama  antar koperasi (membangun sinergi) untuk memiliki bargening position dengan mengutamakan kekuatan pasar (captive market) anggotanya;  karena Keberhasilan hanya dapat diraih secara bersama untuk Kepentingan yang sama, saat ini momentum untuk mewujudnyatakan kekuatan yang dimiliki koperasi  melalui kerjasama kemitraan.

Mendorong koperasi juga menjalin kerjasama kemitraan dengan pihak lain, seperti Badan Usaha milik Negara/Daerah, swasta dalam negeri maupun swasta asing, perlu dilaksanakan secara sungguh-sungguh, agar koperasi dapat dan mampu memasuki perdagangan international, maupun dapat secara bersama-sama membangun jejaring usaha.

D. PENGAWASAN (CONTROLLING)
1)  Pengertian dan arti pentingnya;

“Pengawasan adalah merupakan tindakan atas proses kegiatan untuk mengetahui hasil pelaksanaan, kesalahan, kegagalan, kemudian dilakukan perbaikan dan mencegah terulangnya kembali kesalahan tersebut”.

H. Koontz dan CO Donnel, mengatakan bahwa :
Perencanaan dan Pengawasan ibarat kedua sisi dari mata uang yang sama (planning and controlling are the two sides of the same coin)”

2)  Fungsi Pengawasan;
Melihat dari sasaran pengawasan, maka fungsi pengawasan adalah :
1. Mencegah terjadinya berbagai penyimpangan atau kesalahan.
2. Memperbaiki berbagai penyimpangan atau kesalahan yang terjadi;
3. Untuk mendinamisir organisasi/koperasi serta segenap kegiatan manajemen lainnya;
4. Untuk mempertebal rasa tanggung jawab;

3)  Prinsip-prinsip Dasar Pengawasan ;
1. Adanya perencanaan tertentu dalam Pengawasan;
2. Adanya pemberian instruksi/perintah dan wewenang;
3. Dapat merefleksikan berbagai sifat dan kebutuhan dari berbagai kegiatan yang diawasi;
4. Pengawasan harus bersifat fleksibel;
5. Dapat merefleksikan pola organisasi

4)  Macam-macam Pengawasan;
Pengawasan dapat dibedakan dari berbagai sudut pandang, antara lain:
1. Dari subyek yang mengawasi
:
– Pengawasan internal dan eksternal;
– Pengawasan langsung dan tidak langsung;
– Pengawasan formal dan informal;
– Pengawasan manajerial dan staf

2. Dari sudut obyek yang diawasi :
– Material dan produk jadi, yang sasarannya:
a) Kualitas produk/material dengan standar kualitas
b) Kuanantitas produk/material dengan standar kuantitas
– Keuangan dan biaya, yang sasarannya:
a) Anggaran dan pelaksanaannya
b) Biaya-biaya yang dikeluarkannya
c) Pendapatan/penerimaan dalam bentuk uang
– Waktu/time, sasarannya adalah :
a) Penggunaan waktu
b) Pemberian waktu/timing
c) Kecepatan atau speed
– Personalian, sasarannya :
a) Tingkat kejujuran
b) Kesetiaan/loyalitas
c) Kerajinan dengan absensi
d) Tingkah laku dan kesetiakawanan

5)  Waktu Pengawasan :
1. Pengawasan preventif, dilakukan sebelum terjadinya penyimpangan
2. Pengawasan represif, dilakukan setelah terjadinya penyimpangan

6)  Sifat Pengawasan :
1. Inspektif, yaitu melakukan pemeriksaan setempat (on the spot), untuk mengetahui sendiri keadaan yang sebenarnya
2. Komporatif, yaitu membandingkan antara hasil dengan rencana yang ada.
3. Verifikatif, yaitu pemeriksaan yang dilakukan oleh staf, terutama pada bidang keuangan dan atau material.
4. Investigatif, yaitu melakukan penyelidikan untuk mengetahui terjadinya penyelewengan yang tersembunyi.

7)  Prosedur Pengawasan :
Langkah-langkah yang ditempuh meliputi :
1. Menetapkan rencana pengawasan;
2. Melaksanakan pengawasan;
3. Melakukan penilaian/evaluasi

8)  Teknik- Teknik Pengawasan :
Agar dapat melakukan pengawasan efektif dan efisien, perlu teknik pengawasan sebagai berikut :
1. Pengawasan yang menitik beratkan pada hal-hal yang menyolok (control by exeption)
2. Pengawasan yang menitik beratkan pada pengeluaran
3. Pengawasan yang menitik beratkan pada orang-orang yang dipercaya (control through key person)
4. Pengawasan dengan menjalankan suatu rangkaian pemeriksaan/verifikasi/audit secara sistematis (control through audits)

IMPLEMENTASI FUNGSI MANAJEMEN KOPERASI
A.   Bagi Pengurus, Pengawas dan Penasehat
a)  Perangkat Organisasi

Perangkat organisasi koperasi ada (3) bagian :
1. Rapat Anggota
2. Pengurus
3. Pengawas

Ad. 1) Rapat Anggota
Tugas dan wewenang Rapat Anggota :
–  Membahas dan mengesahkan pertanggung jawaban Pengurus dan Pengawas untuk tahun buku yang bersangkutan.
–  Membahas dan mengesahkan Rencana Kerja dan RAPB tahun buku berikutnya.
–  Membahas dan menetapkan AD, ART dan atau Pembubaran Koperasi.
–  Memilih dan memberhentikan Pengurus dan Pengawas.
–  Menetapkan Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU).

Ad. 2) Pengurus
Jumlah Pengurus sekurang-kurangnya tiga orang yang terdiri dari :
–      Unsur Ketua
–      Unsur Sekretaris
–      Unsur Bendahara

Tugas, fungsi, wewenang dan tanggungjawab Pengurus:
1) Secara Kolektif Pengurus bertugas :
–      Memimpin organisasi dan kegiatan usaha
–      Membina dan membimbing anggota
–      Memelihara kekayaan koperasi
–      Menyelenggarakan rapat anggota
–      Mengajukan rencana RK dan RAPB
–      Mengajukan laporan keuangan dan pertanggung jawaban kegiatan
–      Menyelenggarakan pembukuan keuangan secara tertib
–      Memelihara buku daftar anggota, daftar pengurus dan buku daftar pengawas.

Pengurus  berfungsi sebagai : Perencana, Personifikasi Badan Hukum Koperasi, Kesatuan Pimpinan, Penyedia sumberdaya dan pengendali koperasi.
Pengurus berwenang dalam :

–      Mewakili koperasi didalam dan diluar pengadilan,
–      Memutuskan penerimaan, penolakan dan pemberhentian anggota sementara, sesuai dengan AD,
–      Mengangkat dan memberhentikan Pengelola dan karyawan Koperasi,
–      Melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan anggota sesuai dengan tanggungjawabnya.

Pengurus bertanggungjawab kepada Rapat Anggota mengenai pelaksanaan tugas kepengurusannya setiap tahun buku yang disakikan dalam Laporan Pertanggungjawaban tahunan.
2) Secara Perorangan :
a)  Ketua :

–      Bertugas mengkoordinasikan kegiatan seluruh anggota pengurus dan menangani tugas pengurus yang berhalangan, memimpin rapat dan mewakili koperasi didalam dan diluar pengadilan,
–      Berfungsi sebagai pengurus, selaku pimpinan,
–      Berwenang melakukan segala kegiatan sesuai dengan keputusan Rapat Anggota, Rapat Gabungan dan Rapat Pengurus dalam mengambil keputusan tentang hal-hal yang prinsip, serta menandatangani surat-surat bersama Sekretaris, serta surat-surat berharga bersama Bendahara,,
–      Bertanggungjawab pada Rapat Anggota

b)  Sekretaris :
–      Bertugas melakukan pembinaan dan pengembangan dibidang kesekretariatan, keanggotaan dan pendidikan.
–      Berfungsi sebagai Pengurus selaku Sekretaris.
–      Berwenang menentukan kebijaksanaan dan melakukan segala perbuatan yang berhubungan dengan bidangnya sesuai keputusan rapat pengurus, serta menandatangani surat bersama unsur Ketua.

c)   Bendahara :
–      Bertugas mengelolan keuangan (menerima, menyimpan dan melakukan pembayaran), membina administrasi keuangan dan pembukuan.
–      Berfungsi sebagai Pengurus, selaku Bendhara.
–      Berwenang menentukan kebijakan dan melakukan segala perbuatan yang berhubungan dengan bidangnya, serta menandatangani surat-surat berharga bersama unsur Ketua.
–      Bertanggungjawab kepada rapat pengurus lengkap melalui ketua.

Ad. 3) Pengawas
a)    Jumlah Pengawas sekurang-kurangnya tiga orang atau sesuai dengan AD Koperasi.
b)    Unsur Pengawas terdiri dari :
–      Ketua merangkap anggota,
–      Sekretaris merangkap anggota dan
–      Anggota

Tugas, fungsi, wewenang dan tanggungjawab pengawas :
(a)        Secara Kolektif

–      Bertugas melakukan Pengawasan dan Pemeriksaan sekurang-kurangnya tiga bulan sekali atas tata kehidupan Koperasi yang meliputi Organisasi, Manajemen, Usaha, Keuangan, Pembukuan dan kebijaksanaan Pengurus.
–      Pengawas berfungsi sebagai Pengawas dan Pemeriksa.
–      Berwenang melakukan pemeriksaan tentang catatan dan atau harta kekayaan koperasi.
–      Bertanggungjawab kepada Rapat Anggota.

B.   Dasar-dasar Kegiatan Pengurus dan Pengawas
a)   Dalam melaksanakan kegiatan, berpedoman pada:
1. Undang –Undang No. 25 tahun 1992,
2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga,
3. Keputusan Rapat Anggota,
4. Keputusan Rapat Pengurus dan Rapat Gabungan.

b)   Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan secara kolektif berdasarkan azas kekeluargaam dan masing-masing melaksanakan tugas dengan disiplin, inisiatif, kreatif sesuai dengan pembagian tugas yang ditetapkan.

c)   Pengurus dan Pengawas bekerja secara terbutka.

d)   Pengurus adalah menyusun kebijaksanaan untuk dilaksanakan oleh Pengelola (manajer) sesuai dengan perjanjian kerja yang telah ditentukan.

e)   Pengawas melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan kebijaksanaan Pengurus sesuai dengan Keputusan Rapat Anggota.

f)    Pertanggungjawaban Pengurus maupun Pengawas disajikan tertulis.

g)   Pertanggungjawaban Pengurus maupun Pengawas secara perorangan yang telah diterima, baik dalam Rapat Pengurus maupun Rapat Pengawas menjadi tanggungjawab Pengurus atau pengawas.

C.   Badan Penasehat
Tugas dan fungsi Badan Penasehat :
1. Bertugas memberikan pertimbangan dan nasehat baik diminta maupun tidak diminta untuk kepentingan dan kemajuan Koperasi,
2. Berfungsi sebagai penasehat,
3. Dapat menghadiri Rapat Anggota, Rapat Gabungan dan Rapat Pengurus.

3.   FUNGSI MANAJEMEN BAGI PENGELOLA (MANAJER)
a.   Manajer ;

Manajer adalah seorang tenaga profesional yang memiliki kemampuan sebagai pemimpin tingkat pengelola, yang diangkat dan diberhentikan oleh Pengurus setelah dikonsultasikan dengan Pengawas.

b.   Tugas, fungsi dan tanggung jawab Manajer ;

1.      Tugas manajer adalah mengkoordinasikan seluruh kegiatan usaha, administrasi, organisasi dan ketatalaksanaan serta memberikan pelayanan administratif kepada Pengurus dan Pengawas,
2.      Untuk melaksanakan tugas tersebut, manajer berfungsi :
(a)     Sebagai pemimpin tingkat pengelola,
(b)     Merencanakan kegiatan usaha, kepegawaian dan keuangan,
(c)     Mengkoordinasikan kegiatan kepala-kepala unit usaha, kepala sekretariat dan   kepala keuangan dalam upaya mengatur, membina baik yang bersifat tehnis maupun administratif
3.      Berwenang mengambil langkah tindak lanjut atas kebijaksanaan yang telah  ditetapkan oleh Pengurus
4.      Bertanggungjawab kepada Pengurus melalui Ketua.
c. Tata Kerja Manajer
1) Hubungan Kerja Manajer
:
a) Secara vertikal, Manajer mengadakan hubungan kerja keatas dengan Pengurus, Pengawas untuk mengajukan usulan, pendapat dan segala rencana dalam upaya pengembangan usaha dan penciptaan uaha baru.
b) Hubungan kerja kebawah, dengan seluruh jajaran pengelola untuk melakukan kegiatan mengatur, membina dan memberikan bimbingan dan pengawasan dalam upaya melaksanakan seluruh kebijaksanaan Pengurus dan Pengawas.
c) Secara horisontal mengadakan hubungan kerja dengan seluruh jajaran manajer setingkat Pengelola.

2) Tata Kerja Manajer :
a) Manajer dapat menghadiri Rapat Anggota, Rapat Pengurus dan Rapat Gabungan,
b)  Manajer membantu Sekretaris dalam menyiapkan bahan-bahan yang dibahas dalam Rapat,
c)  Manajer membantu mencatat seluruh keputusan atau kebijaksanaan yang diambil dalam rapat dan merahasiakannya,
d) Manajer mengatur pelaksanaan kegiatan usaha operasional atas keputusan yang telah ditetapkan dalam rapat,
e) Manajer melaporkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Pengurus,
f) Manajer bertanggungjawab atas seluruh pelaksanaan tugas.

3) Unit-Unit kerja tingkat pelaksana, terdiri dari :
a) Bagian Sekretariat
b) Bagian Keuangan
c) Bagian Administrasi
d) Unit-Unit Usaha Produktif

Prosedur dan uraian tugas pelaksana/karyawan diatur dalam ketentuan tersendiri, agar tdak tumpang tindih dengan uraian tugas Pengurus maupun Pengawas.

Berbagai Definisi pada Koperasi Syariah (UJKS/KJKS)

Kelayakan Usaha KJKS/UJKS adalah analisis usaha yang didasarkan atas penilaian aspek-aspek kelembagaan, manajemen, keuangan, dan rencana pengelolaan Dana Bergulir Syariah.

Margin adalah keuntungan usaha yang diperoleh Koperasi atas hasil transaksi penjualan dengan pihak pembelinya.

Nisbah adalah proporsi pembagian keuntungan (bagi hasil) antara pemilik dana (Shahibul Maal) dan Pengelola Dana (Mudharib) atas hasil usaha yang dikerjasamakan.

Pembagian Keuntungan Dana Bergulir Syariah adalah pembagian proporsi bagi hasil antara Bank Pelaksana dan KJKS/UJKS Peserta Program.

Pengalihan Dana Bergulir Syariah adalah pemindahan dana bergulir dari KJKS/UJKS peserta program kepada KJKS/UJKS lainnya yang memenuhi syarat.

Peran Strategis KJKS/UJKS adalah peranan KJKS/UJKS dalam pemberdayaan penguasaan mikro anggotanya yang berdampak pada penyerapan tenaga kerja, penyediaan produksi barang/jasa dan penumbuhan sektor rill.

Rekening Pengembalian Dana Bergulir adalah rekening atas nama KJKS/UJKS Peserta Program pada bank pelaksana yang digunakan untuk menampung pengembalian angsuran pokok dan sebagainya yang akan dialihkan dan dikelola oleh LPDB-KUMKM untuk perguliran baru.

Sisa Hasil Usaha KJKS/UJKS adalah pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku, dikurangi dengan biaya penyusutan dan kewajiban lainnya, termasuk pajak dalam satu tahun buku yang bersangkutan.

Tenaga Pendamping adalah petugas yang ditetapkan oleh Bank Pelaksana untuk melakukan pembinaan dan memfasilitasi usaha.

Tujuan Koperasi Syariah adalah Meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta turut membangun tatanan perekonomian yang berkeadilan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam.

http://esharianomics.com/esharianomics/koperasi/koperasi-syariah/berbagai-definisi-pada-koperasi-syariah-ujkskjks/

Kemenkop optimalkan pengawasan atas KJKS

JAKARTA: Kemenkop dan UKM mengoptimalkan peran dan fungsinya sebagai pengawas kinerja lembaga keuangan mikro, khususnya koperasi yang telah berbadan hukum serta berstatus Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS).

Pariaman Sinaga, Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM, mengemukakan saat ini jumlah KJKS masih terbatas sebanyak 85 unit di seluruh Indonesia. Seluruhnya berstatus sebagai koperasi primer nasional.

“Peranan dan fungsi kami melakukan pembinaan, pengawasan, dan memonitor kesehatan operasional mereka melayani debitor yang menjadi anggotanya,” ujar Pariaman kepada Bisnis seusai pertemuan antar pengurus ke-85 KJKS di Kantor Kementerian Koperasi dan UKM, hari ini.

Inti dari pertemuan para pengurus KJKS seluruh Indonesia untuk menjelaskan peraturan yang harus dipatuhi setelah mendirikan koperasi. Mereka, pengurus, katanya harus mematuhi peraturan yang telah ditetapkan pemerintah, dalam hal ini Kemenkop dan UKM.

Meski seluruh KJKS tersebut mempunyai predikat primer nasional, tetapi belum seluruhnya memahami pola operasional KJKS. Padahal, potensi merekas melakukan pemberdayaan melalui penyediaan pembiayaan, sangat besar. Hanya saja, standar operasionalnya perlu disosialisasikan.

“Ke depan, kami akan mensinergikan kinerja KJKS Primer dengan Koperasi Simpan Pinjam (KSP). Selain itu kami juga melaksanakan peran dan fungsi sebagai lembaga pengawas yang merupakan bagian dari tugas keseharian Kementerian Koperasi dan UKM.”

Menurut dia, lembaga pengawasan operasional koperasi jasa keuangan melekat pada Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM. Setelah pemahaman operasional KJKS diberikan, Pariaman berharap operasional mereka makin optimal melayani debitor usaha mikro dan kecil (UMK). (tw)

http://www.bisnis.com/articles/kemenkop-optimalkan-pengawasan-atas-kjks

KJKS Berbasis Masjid

Pontianak –

Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT Al-Amiin Perumnas II di Jalan Ya’ M Sabran, satu-satunya program Komunitas Usaha Mikro Muamalat Berbasis Masjid (KUM3) di Kalbar. Kehadiran lembaga yang memperkuat perekonomian masyarakat kecil ini diresmikan Kamis (17/11) oleh Walikota H Sutarmidji SH MHum.

“KJKS merupakan kelanjutan program KUM3. Program KUM3 memiliki program pemberian pinjaman modal usaha produktif kepada pengusaha mikro yang berasal dari keluarga miskin,” kata Isnaini M Aziz, Direktur Eksekutif Baitul Maal Muamalat (BMM), saat menghadiri peresmian kantor KJKS di Komplek Masjid Al-Amiin, kemarin.

Dikatakan dia, KJKS KUM3 ini merupakan salah satu dari rangkaian kerja yang digulirkan BMM. “Memang untuk koperasi yang berbasis masjid memang ini pertama kali di Kalbar dan bahkan satu-satunya,” tambahnya.

Sebelumnya, kata dia BMM telah membentuk koperasi serupa di sejumlah wilayah, seperti Jakarta, Surabaya, Semarang, dan Palembang. “Ke depan rencananya KJKS akan dibentuk di berbagai daerah lainnya. Potensi dana yang digulirkan lebih dari Rp 2 miliar,” tutur Isnaini.

KJKS adalah koperasi simpan pinjam dengan sistem syariah yang diperuntukkan bagi masyarakat miskin. Upaya lain yang akan dilakukan BMM ke depannya akan menambah koperasi serupa yang diperuntukkan bagi kalangan mustahiq (orang-orang yang tidak mampu).

Pada 2010, BMM mendirikan 7 koperasi dan pada tahun ini sudah ada 5 KJKS yang tersebar di seluruh Indonesia. “KJKS ini kita harapkan menjadi pusat ekonomi masyarakat,” harap dia.

Walikota Pontianak H Sutarmidji menyambut baik kehadiran KJKS yang selaras dengan keinginan Pemkot dalam memberdayakan masyarakat kecil. “Saya berharap ini mampu menjadi pusat perekonomian masyarakat kecil. Jangan sampai keberadaan KJKS tidak memberi arti bagi masyarakat di sini,” kata Sutarmidji dalam sambutannya.

Sutarmidji berharap keberadaan KJKS yang baru satu-satunya di Pontianak bisa menelurkan hal positif ke masjid-masjid yang lain. “Saya sejak awal mendukung jika ada koperasi masjid yang ingin menumbuhkembangkan. Sebab sayang kalau ada masjid yang memiliki dana besar namun tidak dimanfaatkan,” ujar dia.

Pemkot untuk tahun ini akan membantu empat masjid untuk membangun koperasi. “Kita bantu biaya pembangunannya,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua KJKS Hari Aladin mengharapkan dukungan semua pihak untuk sama-sama membesarkan KJKS KUM3 Al-Amiin ini. “Dengan adanya koperasi ini saya berharap ada banyak pedagang yang mau bertransaksi di sini. Saya sejak awal punya keinginan untuk mengangkat mereka agar lebih baik,” terang Hari Aladin.

Dia berjanji dalam waktu dekat ini akan berusaha menggaet pedagang. “Dan sesuai dengan saran wali kota kita akan jemput bola dan kami akan minta ke pengelola pasar teratai untuk disiapkan tempat untuk memberikan pelayanan bagi pedagang,” pungkasnya.

Sesuai visinya, kata Hari Aladin, KJKS merupakan ekonomi pemberdayaan masyarakat kecil. “Kita akan coba sekuat tenaga untuk memberdayakan mereka, sehingga bisa mandiri dan lebih baik,” tukasnya. (lil)

http://www.equator-news.com/utama/20111118/pertama-di-kalbar-kjks-berbasis-masjid

BMT KJKS

Peraturan Perundangan KJKS/BMT

1.Undang-undang No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian

2. Undang-undang No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil

3. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS).

4. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI Nomor 10/Per/M.KUKM/VI/2006 tentang Petunjuk Teknis Program Pembiayaan Produktif Koperasi dan Usaha Mikro (P3KUM) Pola Syariah.

5. Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 35.2/PER/M.KUKM/X/2007 Tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah Dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi

6. Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 06/Per/M.KUKMI/I/2007 Tentang Petunjuk Teknis Program Pembiayaan Produktif Koperasi Dan Usaha Mikro (P3KUM) Pola Syariah

7. Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 03/Per/M.KKUKM/III/2009 Tentang Pedoman Umum Linkage Program Antara Bank Umum Dengan Koperasi

Pedoman Pengelolaan BMT/KJKS

1. Tata Cara Pendirian BMT

2. Pedoman Pengelolaan BMT

3. Contoh AD/ART BMT

http://azharuddinlathif.com/index.php?option=com_content&view=article&id=65&Itemid=71

Selayang Pandang KJKS

Selayang Pandang KJKS

**

1. Bagaimana latar belakang KJKS / profilnya?

Kita overview pada krisis moneter tahun 1998 sebagai titik permulaan. Point pertama, Indonesia setelah dilanda krisis tersebut, sektor perekonomian yang mampu bertahan dan segera bangkit kembali adalah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan sistem keuangan yang tidak berbasis non-ribawi. Kebetulan waktu itu sektor keuangan atau perbankan syariah baru Bank Muamalat yang sudah berdiri sejak tahun 1992 dan beberapa lembaga keuangan mikro syariah, seperti BMT dan Koperasi Syariah.

Lalu point kedua, kita tahu koperasi adalah soko guru perekonomian rakyat berdasarkan asas kekeluargaan, sebagai cita-cita ideal sistem perekonomian Indonesia yang termaktub dalam UUD 1945 pasal 33 ayat 1. Maka berdasarkan dua hal tersebut, dipandang perlu berdirinya lembaga koperasi yang memakai prinsip-prinsip ekonomi syariah untuk menjadi mitra usaha-usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang selama ini dipandang tidak bankable, tidak memenuhi persyaratan pembiayaan dari lembaga perbankan.

2. Bagaimana definisi dan konsepsi KJKS?

KJKS adalah Koperasi Jasa Keuangan Syariah, merupakan lembaga keuangan yang mengambil badan hukum koperasi, dan sistem operasionalnya mengacu pada prinsip-prinsip ekonomi syariah. Secara konsepsi, KJKS mematuhi prinsip koperasi, yaitu kesejahteraan untuk para anggotanya dan terdapat tiga jenis simpanan, yaitu simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela.

Dan hubungan lembaga koperasi dengan anggotanya menggunakan mekanisme keuangan syariah, yang terdiri dari empat prinsip transaksi, yaitu prinsip jual beli (menggunakan akad Murabahah, Salam, Istishna), prinsip bagi hasil (menggunakan akad Mudharabah dan Musyarakah), prinsip Sewa (menggunakan akad Ijarah), dan prinsip fee base income atau jasa (menggunakan akad Rahn, Hiwalah, Kafalah, Wakalah, dan jenis akad jasa lain)

3. Bagaimana Visi dan Misi KJKS?

KJKS yang kami dirikan memiliki visi: menjadi lembaga bisnis syariah yang independen, profesional dan terpercaya. Sedangkan misinya adalah: melakukan pengembangan dan pelayanan bisnis keuangan syariah, melakukan pembinaan terhadap sumber daya insani KJKS dan bisnis para anggota KJKS secara sistematis dan terarah.

4. Apa tujuan didirikannya KJKS?

KJKS adalah lembaga keuangan syariah yang concern dalam mendukung dan mendorong pengembangan sektor keuangan dan perbankan syariah di Indonesia. Kondisi UMKM yang tidak tersentuh oleh bank (unbankable), karena tidak adanya jaminan (agunan), kecilnya kapasitas usaha, lemahnya manajemen dari usaha jenis UMKM, diharapkan dapat terlayani oleh adanya KJKS. Sehingga berdirinya KJKS dapat menjadi langkah solutif dalam memberdayakan ekonomi masyarakat kelas menengah ke bawah, yang sampai saat ini cukup memberikan andil yang signifikan dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.

5. Bagaimana struktur organisasi KJKS?

Struktur organisasi KJKS sangat bergantung pada model yang digunakan oleh masing-masing lembaga keuangan syariah. Namun secara umum dapat dilihat pada bagan berikut ini:

struktur organisasi KJKS

adapun tugas jabatan dan uraian tugasnya adalah:

No. Jabatan Fungsi Jabatan Tugas Jabatan Uraian Tugas
1 Kepala Cabang Koordinator dan Penanggung jawab bisnis KJKS cabang Koordinasi, Pemasaran, Pengembangan, Analisis, Administrasi dan Layanan – Memimpin dan mengelola Cabang dengan SDM berjumlah 15 orang- Memutuskan pembiayaan / investasi- Melakukan koordinasi dgn Kadiv Kmi

– Melakukan koordinasi dgn Kabag secara rutin

– Melakukan analisa pasar

– Memasarkan produk sesuai sisdur dan mencapai target kinerja cabang

– Merencanakan target pembiayaan dan pendanaan

– Mengamankan & menjaga kualitas pembiayaan

– Implementasi dan memonitor unit layanan

– Implementasi dan memonitor perkembangan pembiayaan dan pendanaan di wilayah yg menjadi tanggung jawabnya

–  Melakukan kegiatan survey dan analisa atas usulan pembiayaan

–  Membuat laporan hasil survey dan analisa usulan pembiayaan

–  Melakukan verifikasi ke lapangan atas permohonan pembiayaan

– Bertanggung jawab atas terlaksananya sistem administrasi dan pelaporan sesuai sisdur

– Melayani secara professional

2 Kabag Operasional Koordinator dan Penanggung jawab administrasi dan keuangan cabang Koordinasi, Pemasaran, Administrasi, dan Layanan – Melakukan koordinasi dgn Kacab- Melakukan koordinasi dgn BO, CS dan Teller secara rutin- Memasarkan produk sesuai sisdur duna mencapai target kinerja cabang

– Bertanggung jawab atas terlaksananya sistem administrasi dan pelaporan sesuai sisdur

– Melayani secara professional

3 Operasional / Staff Administrasi keuangan dan keskretariatan cabang Koordinasi, Administrasi –  Melakukan koordinasi dgn Kabag operasional-  Melakukan koordinasi dgn teller secara rutin-  Melaksanakan administrasi dan pelaporan

–  Melaksanakan pembukuan dgn tertib dan teratur sesuai sisdur

–  Mempersiapkan dan melaksanakan pencairan pembiayaan

–  Melakukan kegiatan rutin operasional berupa pelaporan, administrasi financing dan filing document

4 Customer Service Pelayanan dan Pemasaran Koordinasi, Pemasaran, Layanan –  Melakukan koordinasi dgn Kabag operasional- Memasarkan produk sesuai sisdur-  Melayani secara professional
5 Teller Administrasi keuangan, Pelayanan dan Pemasaran Koordinasi, Pemasaran,Layanan dan Administrasi –  Melakukan koordinasi dgn Kabag operasional-  Melakukan koordinasi dgn staff operasional secara rutin- Memasarkan produk sesuai sisdur

–  Melayani secara professional

–  Menerima setoran pembayaran pembiayaan.

–  Melakukan pencatatan dan proses jurnal, verifikasi terhadap transaksi yang dilakukan

–  Melakukan kegiatan rutin operasional berupa pelaporan, administrasi financing dan filing document

6 Kabag Lending Koordinator & Penanggung jawab Pembiayaan Koordinasi, Pemasaran, Pembiayaan, Analisis, Administrasi dan Layanan – Melakukan koordinasi dgn Kacab, Account Officer dan Staff UL secara rutin- Memasarkan produk sesuai sisdur duna mencapai target kinerja cabang- Merencanakan target pembiayaan

– Bertanggung jawab atas pencapaian target pembiayaan

– Melakukan solisitasi guna mencapai target pembiayaan

– Menjaga kualitas & mengamankan pembiayaan cabang

–  Melakukan kegiatan survey dan analisa atas usulan pembiayaan

–  Membuat laporan hasil survey dan analisa usulan pembiayaan

–  Melakukan verifikasi ke lapangan atas permohonan pembiayaan

– Bertanggung jawab atas terlaksananya sistem administrasi dan pelaporan sesuai sisdur

– Melayani secara baik dan professional

7 Tim Remedial Penanganan Nasabah Bermasalah Koordinasi, Pembiayaan –  Melakukan koordinasi dgn Kacab, Kabag Lending , AO dan Staff UL- Melakukan penagihan kepada nasabah
8 Acount Officer Analisa Kelayakan Pembiayaan Koordinasi Administrasi,, Pembiayaan, Analisa dan Kolektor –  Melakukan koordinasi dgn Kabag Lending-  Menjaga hubungan baik dgn calon nasabah maupun nasabah lama dgn cara monitoring nasabah secara rutin-  Melakukan komite pembiayaan sesuai limit yang diajukan

–  Melakukan pelaporan dan filling dokumen mengenai Lending

–  Mempersiapkan dan melaksanakan pencairan pembiayaan

–  Melakukan pelaporan dan filling dokumen

–  Mencari nasabah baru yg bisa diberikan pembiayaan sesuai target yg ditetapkan.

–  Menjaga kualitas portofolio pembiayaan melalui proses yg sesuai ketentuan dan bertanggung jawab

–  Melakukan kegiatan survey dan analisa atas usulan pembiayaan

–  Membuat laporan hasil survey dan analisa usulan pembiayaan

–  Melakukan verifikasi ke lapangan atas permohonan pembiayaan

–  Melakukan penagihan rutin terhadap kewajiban nasabah yang telah jatuh tempo.

–  Mengambil langkah-langkah penagihan sesuai sisdur

9 Kabag Funding Koordinator & Penanggung jawab Pendanaan Koordinasi, Pemasaran Pendanaan Administrasi dan Layanan – Melakukan koordinasi dgn Kadiv Kmi- Melakukan koordinasi dgn Funding Officer secara rutin- Memasarkan produk sesuai sisdur duna mencapai target kinerja cabang

– Merencanakan target pendanaan

– Bertanggung jawab atas pencapaian target pendanaan

– Melakukan sosialisasi produk pendanaan ke masyarakat guna mencapai target

– Bertanggung jawab atas terlaksananya rofes administrasi dan pelaporan sesuai sisdur

– Melayani secara professional

10 Funding Officer Pelayanan dan Pendanaan Koordinasi Pemasaran, Pendanaan dan  Layanan Administrasi –  Melakukan koordinasi dgn Kabag Funding-  Memasarkan produk sesuai sisdur duna mencapai target kinerja cabang-  Melakukan sosialisasi produk pendanaan ke masyarakat guna mencapai target

–  Melayani secara professional

–  Melakukan pelaporan dan filling dokumen mengenai Funding

11 Staff Unit Layanan Koordinasi, Layanan, Administrasi, Pembiayaan, Analisa dan Kolektor –  Melakukan koordinasi dgn Kacab dan Kabag-  Menjaga hubungan baik dgn calon nasabah maupun nasabah lama dgn cara monitoring nasabah secara rutin-  Melakukan komite pembiayaan sesuai limit yang diajukan

–  Melakukan pelaporan dan filling dokumen mengenai Lending

–  Mempersiapkan dan melaksanakan pencairan pembiayaan

–  Melakukan pelaporan dan filling dokumen

–  Mencari nasabah baru yg bisa diberikan pembiayaan sesuai target yg ditetapkan.

–  Menjaga kualitas portofolio pembiayaan melalui proses yg sesuai ketentuan dan bertanggung jawab

–  Melakukan kegiatan survey dan analisa atas usulan pembiayaan

–  Membuat laporan hasil survey dan analisa usulan pembiayaan

–  Melakukan verifikasi ke lapangan atas permohonan pembiayaan

–  Melakukan koordinasi dgn Staff Operasional secara rutin

– Memasarkan produk sesuai sisdur

–  Melayani secara professional

–  Menerima setoran pembayaran pembiayaan.

–  Melakukan pencatatan terhadap transaksi yang dilakukan

–  Melakukan kegiatan rutin operasional berupa pelaporan, administrasi financing dan filing documen

6. Alasan pemilihan lokasi?

Lokasi yang kami pilih berdasarkan kriteria demografis dan geografis yang memiliki potensi pasar keuangan syariah. Misalnya dekat dengan pasar tradisional, dekat dengan kantong-kantong komunitas muslim, dan banyak dijumpai usaha home industry. Lebih mudahnya jika di satu tempat telah berdiri lembaga sejenis, baik yang syariah atau konvensional, maka di sanalah KJKS memilih lokasi kantor.

7. Bagaimana target pemasaran yang bapak inginkan?

Kami menargetkan pasar-pasar produktif, diantaranya usaha-usaha home industry, usaha perdagangan seperti grosir atau agen atau pengecer yang usahanya cukup prospektif, serta sektor jasa seperti pengusaha kontrakan atau kos-kosan.

8. Perbedaan koperasi syariah dengan konvensional?

Secara umum dan jika dilihat dari “cangkang” mungkin akan terlihat sama saja, tapi secara substansi keduanya memiliki pijakan yang berbeda. Satu berbasis pada bunga bagi koperasi konvensional dan non-bunga atau sistem syariah bagi koperasi syariah. Jika secara filosofis berbeda, maka cara pandang di tataran operasionalnya juga akan berbeda. Meskipun pada satu sisi akan memiliki banyak persamaan, yakni keduanya sama-sama berdiri atas nama dan untuk para anggotanya dalam melayani kebutuhan para anggotanya, baik untuk produktif maupun konsumtif.

9. Banyak yang mengatakan KJKS dan BMT sama, dimana letak presamaannya, apakah memang semua prosedurnya sama, apa dan bagaimana?

KJKS dan BMT adalah sama-sama sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang melayani usaha-usaha mikro kecil dan menengah. Lalu perbedaannya hanya terdapat pada sisi badan hukum sebagai legalitas usahanya. Jika KJKS beroperasional dengan badan hukum koperasi, sedangkan BMT bisa dengan badan hukum koperasi atau bisa juga dengan status Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). Namun ada pula lembaga tersebut ya Koperasi Syariah ya BMT. Seperti kita temukan nama sebuah lembaga keuangan syariah Koperasi Simpan Pinjam (KSP) BMT Mitrass, misalnya. Untuk prosedur pendiriannya, lembaga koperasi syariah harus mendaftarkan diri kepada Dinas Koperasi setempat, sedangkan KSM hanya semacam lembaga perkumpulan saja.

10. Apa saja produk dalam KJKS?

KJKS sebagai lembaga intermediasi, produknya akan sama seperti lembaga perbankan atau keuangan syariah dan konvensional yang terdiri dari dua sisi, yaitu produk penghimpunan dan penyaluran dana. Untuk penghimpunan dana biasa menggunakan produk tabungan dan deposito. Sedangkan penyaluran dana dapat menggunakan produk pembiayaan modal usaha atau pembiayaan untuk investasi.

11. Apa saja jenis penghimpunan dana? Tolong jelaskan yaa!

Jenis pendanaan atau penghimpunan dana di perbankan atau keuangan syariah secara umum biasanya berdasarkan akad Wadiah dan Mudharabah. Sedangkan nama produknya bisa berupa tabungan dan deposito, atau berbagai jenis nama simpanan, seperti Simpanan Pendidikan (Si Didi), Simpanan Haji dan Umrah (Si Uji), Simpanan Multi Guna (Si Muna) dan Simpanan Berjangka (Si Jangka). Perbedaannya jika Si Jangka, Si Didi, dan Si Uji menggunakan akad Mudharabah, sedangkan yang memakai akad Wadiah hanyalah Si Muna. Dan keempat jenis simpanan tersebut, karena ini lembaga koperasi, maka dikategorikan sebagai Simpanan Sukarela, untuk melengkapi Simpanan Wajib dan Simpanan Pokok.

12. Apa saja jenis penyaluran dana? Tolong jelaskan yaa!

Untuk penyaluran dana atau biasa disebut pembiayaan (financing), yang biasa dipakai adalah akad Murabahah (prinsip jual beli), Mudharabah (prinsip bagi hasil), dan Ijarah (prinsip sewa). Bentuk penyalurannya diorientasikan untuk kebutuhan sektor produktif, baik itu menambah modal usaha atau kebutuhan investasi.

Dan tadi kenapa dikatakan pembiayaan (financing), bukan kredit atau pinjaman (loan), karena financing (pembiayaan) dan loan (pinjaman) dipandang secara prinsip syariah memiliki kategori yang berbeda. Satu sebagai kategori hubungan bisnis dan yang kedua kategori hubungan sosial. Dalam Islam hubungan sosial tidak boleh ada tambahannya, karena termasuk riba. Ini penting terkait sisi filosofisnya yang berbeda, dan akan sangat menentukan perbedaan sisi teknis atau operasionalnya.

13. Masing-masing transaksi penghimpunan dan penyaluran dana bagaimana? (disertai jurnal)

  1. Pendanaan

Soal:

Nasabah A mendatangi kantor KJKS untuk menyimpan dananya sebesar Rp. 100.000,- untuk jenis simpanan Si Muna dan sebesar Rp. 1.000.000,- untuk Si Jangka.

Jawab:

Maka jurnalnya adalah:

Kas                                          Rp. 1.100.000,-

——Simpanan Si Muna                    Rp.    100.000,-

——Simpanan Si Jangka                  Rp. 1.000.000,-

2. Pembiayaan

Soal:

Bulan berikutnya Nasabah A mengajukan pembiayaan dan disetujui sebesar Rp. 5.000.000,- untuk menambah modal usahanya, disepakati berdasarkan akad Murabahah dengan margin Rp. 1.000.000,- sehingga pembiayaan Nasabah A sebesar Rp. 6.000.000,-.

Jawab:

Berdasarkan ketentuan KJKS, Nasabah A harus menyetor Simpanan Pokok Rp. 25.000,- dan Simpanan Wajib Rp. 10.000,- lalu dikenakan biaya administrasi pembiayaan sebesar Rp. 120.000,- biaya materai Rp. 30.000,- dan biaya asuransi Rp. 10.000,-

maka jurnalnya adalah:

1. Piutang Murabahah                                       Rp. 6.000.000,-

——Margin Murabahah Ditangguhkan                      Rp. 1.000.000,-

——Kas Teller                                                                      Rp. 5.000.000,-

2. Kas                                                                          Rp.  195.000,-

——Simpanan Pokok (Nasabah A)                                    Rp.    25.000,-

——Simpanan Wajib (Nasabah A)                                     Rp.    10.000,-

——Pendapatan Administrasi Pembiayaan                  Rp.  120.000,-

——Pendapatan Materai                                                      Rp.    30.000,-

——Titipan Asuransi                                                            Rp.    10.000,-

**

Ini adalah petikan wawancara antara seorang praktisi sebuah koperasi syariah di Indonesia dengan seorang mahasiswa Universitas Muhammadiyyah Jakarta, Novi Maryati.

http://asicafe.wordpress.com/2010/11/05/selayang-pandang-kjks/

LOKET PEMBAYARAN LISTRIK, TELPON, JUAL PULSA

Kami menawarkan kerja sama sebagai loket pembayaran untuk PLN, TELKOM dan PULSA.

Produk pembayaran dan pembelian yang sudah live production:

  • PLN POSTPAID
  • PLN PRABAYAR
  • PLN NON TAGIHAN LISTRIK ( Tambah daya, ganti nama,pasang baru dll)
  • TELKOM PSTN
  • TELKOM SPEED
  • TELKOM VISION
  • TELKOM FLEXI PASCA
  • PULSA ALL OPERATOR
  • Produk lainnya sedang dalam tahap pengembangan ( PDAM dan WESTERN UNION )

UJRAH / BAGI HASIL / FEE :

1.Per transaksi PLN = 1.000

2.Per transaksi Telkom = 900

3.Pulsa = 82,5% x Keuntungan = Harga Jual – Harga Dasar

Peralatan yang dibutuhkan untuk Loket antara lain :

  • Komputer (Bebas menggunakan tipe Komputer apa saja dengan Prosessor Pentium-4 RAM 512Kbps,bisa juga menggunakan Laptop).
  • Printer Dot Matrix (LX-800, LX-300, LX-300+ dll) / Printer Tinta /Printer Laser segala type
  • Menyediakan kertas A4 Kwarto dibagi 4 Potraid ( 1 di bagi 2, sebalah kiri untuk loket, sebelah kanan untuk pelanggan )
  • Koneksi Internet ( Untuk Koneksi internet bisa menggunakan modem 3G/GPRS/CDMA, SPEEDY dll,Untuk 1 transaksi sukses hanya membutuhkan kurang lebih 4-6 Kb jadi tidak memerlukan koneksi yang besar atau yang terpenting koneksi stabil.
  • Deposit sesuai dengan kebutuhan transaksi loket

Persyaratan Administrasi untuk Loket:

  • Tidak ada biaya pendaftaran(Gratis) dari kami, Aktifasi max 1 hari kerja ( User,Password dan AccID System ).
  • Tidak ada minimal deposit, tidak ada batasan ( mengendap) transaksi sesuai deposit yang tersedia, 1 deposit untuk semua produk
  • Fee untuk loket akan dimasukkan ke deposit masing masing pada H+2 hari kerja ( Setelah proses rekonsiliasi dengan Semua biller selesai Untuk hari Jum’at,Sabtu Minggu Fee akan kami berikan pada Hari selasa ( proses rekon hari senin)
  • Standart Operasional Deposit Hari Kerja ( Pukul 08:00 s/d 17:00 ) terkecuali ada hal yang mendesak,akan kami layani, Bank BRI Syariah, Bank Mandiri, Bank BRI

Panduan Install:

  • Kami akan kirimkan paket software payment point melalui email dan instalasi dipandu melalui telpon.

Keunggulan System Kami:

  • Menggunakan Aplikasi Java, Support berbagai OS
  • System berbasis semi web, update aplikasi dilakukan di server tidak diperlukan install ulang di loket
  • Per transaksi dalam keadaan Normal, Per transaks membutuhkan 4-6 Kb koneksi internet
  • Fee Pada H+2 setelah transaksi, dimana pada umumnya pada bulan berikutnya
  • Didukung team IT yang handal

Urutan Pengaktifan Loket ( Sangat Mudah):

  1. Semua perlengkapan dan peralatan sudah tersedia
  2. Install Java dan Launch.jnlp untuk loket
  3. Pendaftaran pada menu admin, create user,password dan AccID dan aktifkan scema produk dan fee, informa balik ke loket user,password dan Acc ID dan berikan manual SOP
  4. Loket melakukan deposit ke kami, dan konfirmasi via sms
  5. Loket sudah bisa melakukan transaksi

CONTACT US:

Phone             : 0511 – 7514143
Hand Phone : 0812 51386016
Hand Phone : 0878 14664083
Email : info.awlia@gmail.com
FB : info.awlia@yahoo.co.id
YM : info.awlia@yahoo.co.id