Baitul Maal UJKS BMT Khairul Amin Martapura – Berbagi Dana ZAKAT

BMT Khairul Amin Martapura – Kalimantan Selatan

Dalam rangka meningkatkan peran sebagai Lembaga Keaungan Mikro Syariah terhadap pemberdayaan umat, maka UJKS BMT Khairul Amin mengadakan acara pembagian dana zakat, infak dan sedekah.

Menurut Pengelola, Dana yang dibagikan sekitar Rp. 30.000.000, dibagikan kepada para santri santri sekolah di Martapura, serta untuk masyarakat sekitar.

Semoga Maju dan Sukses untuk BMT Khairul Amin dan BMT serta KJKS di seluruh Nusantara, dan juga untuk kemajuan Umat Islam. Aaamiiin…

Software BMT KJKS KOPERASI SYARIAH Free Download…!

Baznas Luncurkan Rumah Cerdas ANak Bangsa dan Portal Beasiswa

CyberSabili-Jakarta, Standar kelulusan dalam Ujian Akhir Nasional (UAN) mengharuskan peserta didik harus belajar keras guna mengejar standar nilai agar bisa lulus sekolah. Adanya lembaga seperti bimbingan belajar (bimbel) menjadi salah satu alternatif pilihan guna membantu siswa punya bekal cukup dalam menghadapi UAN. Namun, berapa banyak keluarga yang bisa memanfaatkan lembaga tersebut?

Berangkat dari keprihatinan inilah Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) bersama para muzakki, Kementerian Pendidikan Nasional dan Primagama, meluncurkan Rumah Cerdas Anak Bangsa (RCAB).

“Ini adalah program pengembangan pendidikan dengan memberikan dana dan bimbingan dalam bidang pendidikan dan pelatihan lifeskill, yang memiliki 3 kegiatan utama yaitu, bimbingan belajar, kursus bahasa Inggris dan pelatihan kewirausahaan,” papar Ketua Umum Badan Amil Zakat Indonesia (Baznas), Didin Hafidhuddin, di Jakarta, Kamis (26/5).

Semua program tersebut, lanjut Didin, dilaksanakan sebagai komitmen bidang pendidikan (Indonesia cerdas) dalam membantu pemerintah mewujudkan tujuan nasional guna menyiapkan generasi penerus bangsa yang memiliki integritas lifeskill.

“Zakat harus meningkatkan kualitas anak dan kesejahteraan, kita coba memutuskan mata rantai kemiskinan dengan berbagai program,” paparnya.

Pada saat bersamaan, diluncurkan pula portal beasiswa http://www.beasiswaterpadu.com . Ide ini muncul dari Wamendiknas, Fasli Djalal, sebagai wujud kepeduliannya terhadap dunia pendidikan. Portal ini merupakan pusat database pelajar mustahik dari seluruh Indonesia yang memungkinkan para donatur dapat melihat profil pelajar dari SD-SMA bahkan mahasiswa, dan dapat memilih pelajar mana yang mereka salurkan donasinya.

“Dengan adanya portal beasiswa ini, diharapkan dapat mempermudah para donatur yang ingin berdonasi,” pungkas Fali Djalal. (Daniel Handoko)

http://www.sabili.co.id/indonesia-kita/baznas-luncurkan-rumah-cerdas-anak-bangsa-dan-portal-beasiswa

Software BMT KJKS KOPERASI SYARIAH Free Download…!

Bank Taiwan dan Hongkong Berminat Biayai BMT

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) bakal mendapat pembiayaan dari tiga bank asing asal Taiwan dan Hongkong. Menurut Ketua Asosiasi BMT Seluruh Indonesia (Asbisindo), Aries Muftie,  pembiayaan ini bakal diberikan untuk pengembangan tenaga kerja yang bakal disalurkan ke luar negeri.

“Mereka lihat ada peluang,” katanya pada Republika. Ia mengaku pihak Taiwan dan Hongkong tertarik bekerja sama mengingat sifat pembiayaan yang membantu dan aman.

Ia menjelaskan, nilai pembiayaan nantinya bakal mencapai hingga Rp 1 triliun. “Tapi tentunya ini bisa dikucurkan asal semua aturan dalam negeri terpenuhi,” jelasnya. Selain pengembangan, pembiayaan juga bakal disalurkan untuk memberangkatkan para tenaga kerja. Selama ini pembiayaan dilakukan dari internal BMT.

Khusus untuk TKI, pembiayaan dari perbankan syariah bahkan belum ada. ”Padahal ini bisa sangat membantu,” katanya. Absindo telah melatih dan membiayai keberangkatan calon TKI ke luar negeri sejak Desember 2005. Bukan hanya Hongkong dan Taiwan, hal ini juga dilakukan itu TKI yang bakal disalurkan ke Malaysia.

Sebelumnya, Asbisindo menyalurkan 50 ribu pembiayaan untuk penempatan TKI per tahunnya. Masing-masing TKI mendapatkan pembiayaan sebesar Rp 5  hingga 15 juta, sesuai dengan besaran dana yang dibutuhkan.

Absindo mewadahi 5500 BMT.  Bukan hanya di Jawa, BMT yang fokus pada pengembangan TKI juga terletak di Nusa Tenggara Barat (NTB).

Software BMT KJKS KOPERASI SYARIAH Free Download…!

BNI Teken Kerja Sama dengan BMT

JAKARTA – BNI Syariah melakukan penandatanganan Kontrak Kerjasama hibah dana qardhul hasan dengan Baitul Maal wat Tamwil (BMT) Cengkareng sebesar Rp40 juta.

“Kita telah melakukan penandatanganan Perjanjian Kontrak Kerjasama hibah dana qardhul hasan dengan BMT Cengkareng sebesar Rp40 juta, yang dipergunakan untuk disalurkan kepada usaha mikro di daerah Cengkareng,”  ujar Direktur BNI Syariah, Imam Teguh Saptono saat berbincang dengan okezone dalam pelatihan Manajemen Syukur di Aula Masjid Al Faruq Universitas Mercu Buana, Jakarta, Sabtu (28/5/2011).

Dana qardhul hasan itu merupakan bagian dari program manajemen syukur yang dananya dari karyawan Bni Syariah, “dana hibah, bukan zakat,”
ujarnya.

Dana tersebut nantinya akan digunakan untuk modal usaha bagi para pengusaha kecil, dengan sistem pinjamanan tapi tidak ada bunga dalam pengembalian pinjaman tersebut.

“Kita pinjamkan kepada pengusaha lima juta dengan perjanjian waktu pengembalian saja, uang yang dikembalikan sama dengan yang dipinjam,”
ujarnya.

Pihaknya mengharapkan dengan dana tersebut akan bermanfaat untuk masyarakat sekitar, “uang tersebut akan diputar terus menurus untuk membantu masyarakat,” tutupnya. (nia)
(rhs)

http://economy.okezone.com/read/2011/05/28/320/462030/bni-teken-kerja-sama-dengan-bmt

Software BMT KJKS KOPERASI SYARIAH Free Download…!

Baru 600 Manager KJK/KJKS Tersertifikasi

Jakarta (28/3) Untuk memberikan sertifikasi profesi bagi para manager Koperasi Jasa Keuangan/Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJK/KJKS), pemerintah merasa ‘overload‘, pasalnya hingga saat ini para pelaku KJK/KJKS yang terdiri dari para manager yang telah mendapatkan sertifikasi berjumlah 600. Padahal jumlah KJK/KJKS yang ada selama ini berjumlah 3600 lembaga.

“Maka saya rasa butuh kerja yang sangat besar dalam mensertifikasi profesi itu,”terang Hendrianto Asisten Bidang Deputi Sumber Daya Manusia Kementerian Koperasi dan UKM, kepada pkesinteraktif.com.

Agar semua KJK/KJKS memperoleh sertifikasi, Hendrianto mengatakan dalam mengatasi masalah tersebut ia mendorong pihak swasta untuk bekerjasama dalam melakukan standarisasi profesi bagi KJK/KJKS seluruh Indonesia. Itu strategi yang ingin ia lakukan.

Dalam laporannya Hendrianto menjelaskan dalam melakukan sertifikasi para pengelola koperasi hanya baru Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan belum Unit Simpan Pinjam (USP) jadi sangat besar tugas melakukan sertifikasi tersebut. Padahal target sertifikasi bagi KSP itu adalah 2014 sudah selesai.

“Belum lagi saat ini ada Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) yang jumlahnya sangat banyak sekali terutama di pulau Jawa,”tuturnya. (Agus Y)

Software BMT KJKS KOPERASI SYARIAH Free Download…!

Banyaknya Skim di KJKS Membuat Daya Tarik Koperasi

Agus Muharram: “Banyaknya Skim di KJKS Membuat Daya Tarik Koperasi”

Munculnya Undang-Undang Perbankan Syariah menjadikan beberapa departemen yang ada di pemerintah dengan cepat mengambil sikap.  Hal ini terjadi di Kementerian Negara Koperasi dan UKM (Kemennegkop dan UKM)  yang dengan cepat menata regulasi terkait dengan pengembangan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS). Seperti apakah pengembangan KJKS yang sudah dilakukan selama ini serta bagaimana kedepannya, Agus Yuliawan dari KBES, mewawancarai Deputi Pembiayaan, Agus Muharram di ruang kerjanya di gedung Kemennegkop dan UKM,berikut petikannya.

Agus Muharram

Tahun 2009 akan dilalui, sejauh mana program Anda dalam mengembangkan Koperasi Jasa Keuangan  Syariah (KJKS) selama ini?

Program pengembangan KJKS merupakan salah satu program kami Kementerian Negara Koperasi dan UKM dalam memajukan pengembangan koperasi dan UKM berbasis syariah. Selain itu orientasi kami dalam mengembangkan KJKS tak lepas dari semangat munculnya Undang-Undang Perbankan Syariah yang merupakan pilar dari pengembangan ekonomi syariah di Indonesia.

Bagaimana potensi serta peluang KJKS kedepan?

Kami rasa kedepan sangat berpotensial KJKS berkembang, hal ini dilihat dari segmentasi pasar sangat luas untuk dikembangkan dan tambah mayoritas Muslim masyarakat Indonesia menjadikan daya tarik sendiri bagi pengembangan KJKS.

Apa kelebihan KJKS dibandingkan koperasi biasa selama ini?

Banyak hal yang diperolah dalam KJKS dimana di KJKS banyak skim-skim pembiayaan yang bervariasi hal ini sangat cocok dan sesuai dengan kebutuhan pelaku UKM yang ada selama ini. Selain itu orientasi dari sistem ekonomi syariah adalah memajukan sektor riil hal ini sangat sesuai dengan kepentingan pengembangan koperasi.

Lantas sejauhmana peran dan dukungan pemerintah dalam pengembangan KJKS selama ini?

Dalam mendukung operasional KJKS, kami telah membuat regulasi-regulasi terkait pengembangan Koperasi Jasa Keuangan (KJK) yang didalamnya termasuk KJKS yang diantaranya adalah mengenai sistem penilaian serta SOP. Dengan demikian dari kami telah menfasilitasi pengembangan KJKS  sebagai implementasi bagi pengembangan ekonomi syariah di Indonesia.

Selain itu?

Kami akan menindak lanjuti kerjasama dengan Mesir, melalui Salih Kamil Center for Islamic Economics (SKCIE), Universitas Al-Azhar, yang menyatakan kesediaannya untuk menjadi konsultan keuangan dan ekonomi syariah bagi koperasi dan UKM di Indonesia. Kami berharap denngan kerjasama dengan mereka akan memiliki dampak yang luas bagi pengembangan KJKS, apalagi SKCIE memiliki andil sumber daya yang besar dalam kajian dan penelitian mengenai lembaga keuangan mikro syariah.

Untuk tahun 2010 apa yang akan dikembangkan dalam KJKS?

Untuk tahun 2010 yang jelas adalah dari segi perkuatan modal dan kualitas Sumber Daya Manusia  (SDM), itu yang paling penting kami kembangkan. Untuk masalah perkuatan modal kami berharap pelaku KJKS bisa mengakses dana dari program-program pemerintah seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir (LPDB), karena diselenggarakannya program tersebut untuk membantu pelaku koperasi dan UKM dalam kesulitan likuiditas pendanaan. Kemudian terkait SDM, kami akan kerjasama dengan Deputi Pengembangan Sumber Daya Insani (SDI). Tambahan lagi,  saat ini kami mengembangkan Lembaga Penjaminan Kredit Daerah (LPKD) dengan lembaga tersebut kami berharap kepercayaan masyarakat pada koperasi semakin meningkat.

Apa harapan Anda kedepan dalam pengembangan KJKS? Saya berharap ekonomi syariah di Indonesia akan terus maju dengan pesat, maka dari itu peran lembaga perbankan dan lembaga keuangan mikro harus bersinergi dalam membentuk linked. Kerjasama-kerjasama itu harus diperkuat sehingga dengan banyaknya KJKS yang berkembang dimasyarakat akan semakin meningkatkan kesadaran masyarakat pada ekonomi syariah.

http://www.pkesinteraktif.com/lifestyle/wawancara-eksklusif/micro-finance/209-agus-muharram-banyaknya-skim-di-kjks-membuat-daya-tarik-koperasi.html

Software BMT KJKS KOPERASI SYARIAH Free Download…!

BMM Sosialisasikan KJKS KUM3 Pontianak

Pontianak, (2705) – Baitulmaal Muamalat (BMM) sosialisasikan Koperasi Jasa Keuangan Syariah Komunitas Usaha Mikro Muamalat Berbasis Masjid (KJKS KUM3) di Pontianak, Kalimantan Barat, Sabtu (28/5). Koperasi ini berdiri setelah BMM menyalurkan dana senilai Rp 262.618.000 untuk memberdayakan masyarakat Pontianak.

KJKS KUM3 merupakan kelanjutan Program Komunitas Usaha Mikro Muamalat Berbasis Masjid (KUM3). Program KUM3 ialah program pemberian pinjaman modal usaha produktif kepada pengusaha mikro yang berasal dari keluarga miskin. Para peserta adalah jamaah masjid di sekitar wilayah program. Sebelum mendapat pinjaman, calon peserta diseleksi terlebih dahulu. Setelah lolos seleksi, mereka diberikan pemahaman atas prinsip-prinsip usaha mikro, pengelolaan dasar keuangan, dan filosofi program dana pinjaman. Selain itu, program ini mengajak peserta untuk aktif dalam kelompok, melatih kedisiplinan dalam pengembalian pinjaman, menumbuhkan suasana berbagi, terbuka, jujur, bekerja keras, dan bergantung hanya kepada Allah SWT.

Pada akhir masa Program KUM3, akan dilakukan evaluasi. Program KUM3 dikatakan berhasil bila memenuhi sejumlah indikator, seperti terwujudnya peningkatan pendapatan usaha ekonomi mikro minimal 70%, minimal 70% peserta mampu mencapai karakteristik pribadi dan 90% peserta program masih menjadi anggota kelompok. Jika indikator-indikator itu terpenuhi, maka akan dilanjutkan dengan exit program. Di sini, peserta program diarahkan untuk membentuk Lembaga Keuangan Mikro Syariah atau lebih sering disebut sebagai Koperasi Jasa Keuangan Syariah Komunitas Usaha Mikro Muamalat Berbasis Masjid (KJKS KUM3). Pendirian koperasi ini diharapkan mampu memberi pengaruh positif bagi peserta dalam mengelola usahanya. Di Pontianak, BMM telah menggulirkan Program KUM3 di delapan masjid dengan pemberian modal Rp 262.618.000. Jumlah anggotanya mencapai 229 orang. Modal per orang yang diberikan berkisar dari ratusan ribu hingga jutaan rupiah.

Sementara itu di tempat terpisah, Direktur Eksekutif BMM Isnaini Mufti Aziz mengatakan, sosialisasi KJKS KUM3 ini merupakan salah satu dari rangkaian kerja yang digulirkan BMM.

‘Sebelumnya, BMM telah membentuk koperasi serupa di sejumlah wilayah, seperti Jakarta, Surabaya, Semarang dan Palembang. Nilainya lebih dari Rp 1 milyar,’ ujar Aziz.

Rencananya, KJKS lainnya akan dibentuk di berbagai daerah lainnya. Potensi dana yang digulirkan lebih dari Rp 2 milyar.

http://www.baitulmaal.net/berita-322-bmm-sosialisasikan-kjks-kum3-pontianak.html

Software BMT KJKS KOPERASI SYARIAH Free Download…!

KJKS “BINA UMAT SEJAHTERA” Lasem Menerima Penghargaan Sebagai Koperasi Berprestasi Tahun 2010

Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia DR. Sjarifuddin  Hasan, MM, MBA telah memberikan penghargaan kepada KJKS Bina Umat Sejahtera Lasem sebagai Koperasi Berprestasi Tahun 2010 untuk Kelompok Simpan Pinjam.

Penghargaan ini diberikan pada tanggal 12 Juli 2010 berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 19/Kep/M.KUKM/VII/2010 tanggal 5 Juli 2010.

Sebelumnya, tepatnya pada tanggal 31 Mei 2010, Ketua KJKS Bina Umat Sejahtera Lasem H. Abdullah Yazid, juga telah mendapatkan Penghargaan Bhakti Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah atas jasa dan dharma bhakti dalam memajukan kegiatan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dari menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia.

Pada bulan November 2008, KJKS Bina Umat Sejahtera juga pernah menerima penghargaan “BSM UMKM Award” kategori Koperasi Jasa Keuangan Syariah Terbaik.

Koperasi Jasa Usaha Keuangan Syariah (KJKS) Bina Umat Sejahtera , yang beralamat kantor pusat di Jalan Raya No. 16 Lasem, Kabupaten Rembang ini berdiri pada tahun 1996 dengan Badan Hukum Nomor 13801/BH/KWK.11/III/1998, sampai dengan tahun 2009 telah memiliki anggota lebih dari 32 ribu orang, dengan jumlah karyawan sebanyak 403 orang (109 orang karyawan tetap dan 294 orang karyawan tidak tetap).

Dengan perkembangannya yang sangat pesat, sejak berdiri sampai dengan saat ini, telah membuka cabang di beberapa kota di Jawa Tengah dan Jawa Timur, antara lain : di Kab. Grobogan sebanyak 6 cabang, Kab. Jepara 6 cabang, cabang Kota Semarang, Kota Tegal, Kab. Brebes, Kab. Demak, Kab. Kendal, Kab. Pemalang, Kab. Batang, serta Jawa Timur di Kab. Lamongan, Kab. Tuban, dan Kab. Bojonegoro. Sedangkan persetujuan untuk membuka kantor cabang di Kab. Kudus, Kab. Pati, Kab. Blora, dan Kota Semarang telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pelayanan Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah.

Melalui prestasi yang diraih oleh KJK Bina Umat Sejahtera Lasem ini, diharapkan dapat ditiru oleh koperasi-koperasi yang lain, khususnya di wilayah Kabupaten Rembang, guna menumbuhkembangkan perekonomian Kabupaten Rembang.

http://pipp.rembangkab.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=65:kjks-bina-umat-sejahtera-lasem-menerima-penghargaan-sebagai-koperasi-berprestasi-tahun-2010&catid=3:newsflash

Software BMT KJKS KOPERASI SYARIAH Free Download…!

Mennegkop Kembangkan Sertifikasi Bagi Manager KJKS

Jakarta (3/7) Perkembangan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) dimasyarakat kini terus menggurita, untuk terus menjaga profesionalisme dalam mengembangkan bisnis perkoperasian, Kementerian Negara Koperasi (Kemennegkop)  dan UKM akan mengembangkan sertifikasi bagi para manajer KJKS. Dengan sertifikasi tersebut, menurut Deputi Pembiayaan Agus Muharam, KJKS akan dikelola secara profesional dan bertanggung jawab.

Selama ini dalam pantauan Kemennegkop dan UKM,  sudah banyak aset KJKS yang sudah besar dan memiliki jumlah anggota ribuan. Untuk menjaga kelangsungan tetap tumbuh dan berkembang KJKS harus memiliki manajemen dan bisnis modern. “Untuk menggerakkan hal tersebut harus memiliki pemimpin atau manager yang memili visi manajerial. Itulah sebabnya  mengapa kami memberikan  kebijakan pentingnya sertifikasi tersebut,”jelasnya.

Dengan adanya sertifikasi tersebut, Deputi Pembiayaan berharap kedepan  manager KJKS bukan sekedar tahu tentang KJKS tapi bisa mengembangkan bisnisnya.

Diakui oleh Agus Muharam pengembangan KJKS tak lepas dari munculnya perbankan syariah yang ada selama ini. Meski di masyarakat sudah banyak mendirikan KJKS dalam bentuk BMT, tapi sering kali jiwa kewirausahaan dalam KJKS sangat kecil terbangun. Maka pelatihan-pelatihan kewirausahaan bagi anggota KJKS harus aktif dilakukan, hal ini untuk mendorong agar KJKS lebih produktif.

Seperti koperasi yang lain, permasalahan KJKS masih bersifat klasik yaitu perkuatan permodalan. Selama ini sepengetahuan Deputi Pembiayaan masih sedikit KJKS memperoleh dana perkuatan dari perbankan. Dana KJKS selama ini lebih diperoleh dari dana sendiri melalui simpanan para anggota.
”Kami berharap dengan adanya bank syariah akan terjalin kemiteraan dengan KJKS, kalau bisa ada sebuah mekanisme tersendiri bagi relasi kedua belah pihak. Sehingga bank syariah tak seperti bank konvensional dalam memperlakukan koperasi selama ini,”pungkasnya. (Agus Y http://www.pkesinteraktif.com)

http://www.mitradhuafafoundation.org/index.php?option=com_content&task=view&id=45&Itemid=1

Software BMT KJKS KOPERASI SYARIAH Free Download…!

Pembiayaan Kepada UMK Melalui KJKS dan UJKS Koperasi Sekunder

TUJUAN

  1. Melakukan pengembangan UMK dengan pemberian pembiayaan melalui KJKS/UJKS–Koperasi;
  2. Memperkuat permodalan KJKS/UJKS–Koperasi dalam melayani pemberian pembiayaan kepada UMK.

SASARAN

  1. Terealisasinya pemberian pembiayaan dari LPDB – KUMKM kepada KJKS/UJKS–Koperasi, dan pemberian pembiayaan dari KJKS/UJKS–Koperasi kepada anggota/calon anggotanya;
  2. Meningkatnya volume usaha KJKS/UJKS–Koperasi dan UMK serta terciptanya lapangan kerja.

KRITERIA/PERSYARATAN CALON PENERIMA PEMBIAYAAN

PERSYARATAN KJKS/UJKS–KOPERASI SEKUNDER

  1. Telah berbadan hukum;
  2. Berpengalaman menjalankan jasa keuangan syariah sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun;
  3. Memiliki kinerja baik selama 3 (tiga) tahun terakhir yang ditunjukkan dengan:
    • Memperoleh SHU yang positif;
    • Melaksanakan RAT;
    • Opini akuntan publik minimal wajar dengan pengecualian.
  4. Menyampaikan surat pernyataan:
    • Bersedia bertindak sebagai executing agen;
    • Bersedia menyerahkan laporan sesuai dengan format yang telah ditetapkan secara berkala;
    • Bersedia mengadakan kegiatan peningkatan kapasitas bagi KJKS/UJKS–Koperasi Primer.

PERSYARATAN KJKS/UJKS–KOPERASI PRIMER

  1. Telah berbadan hukum;
  2. Telah dan Bersedia memenuhi persyaratan sebagai Anggota KJKS/UJKS–Koperasi Sekunder;
  3. Berpengalaman menjalankan jasa keuangan syariah sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun;
  4. Memiliki kinerja baik selama 2 (dua) tahun terakhir dan posisi bulan terakhir untuk tahun berjalan, yang ditunjukkan dengan:
    • Memperoleh SHU yang positif;
    • Melaksanakan RAT.
  5. Bersedia mengikuti program peningkatan kapasitas yang diselenggarakan oleh KJKS/UJKS–Koperasi Sekunder;
  6. Bersedia mengadakan kegiatan peningkatan kapasitas bagi UMK penerima pembiayaan;
  7. Bersedia memenuhi persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh KJKS/UJKS–Koperasi Sekunder.

PERSYARATAN USAHA MIKRO DAN KECIL

  1. Menjalankan usaha produktif;
  2. Memenuhi kriteria Usaha Mikro atau Kecil;
  3. Usahanya layak sesuai penilaian KJKS/UJKS–Koperasi Primer;
  4. Memiliki potensi untuk menciptakan lapangan kerja;
  5. Bersedia memenuhi persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh KJKS/UJKS-Koperasi Primer.

KETENTUAN PEMBIAYAAN

KETENTUAN PEMBIAYAAN DARI LPDB – KUMKM KEPADA KJKS/UJKS – KOPERASI SEKUNDER

  1. Pembiayaan diberikan atas dasar analisa kelayakan usaha;
  2. Jenis pembiayaan Mudharabah;
  3. Plafond pembiayaan paling banyak 10 (sepuluh) kali dari modal sendiri;
  4. Jangka waktu pembiayaan paling lama 5 (lima) tahun;
  5. Porsi nisbah antara LPDB KUMKM dan KJKS/UJKS-Koperasi Sekunder sesuai dengan tarif yang disetujui oleh Menteri Keuangan;
  6. Jadwal pembayaran nisbah pembiayaan dibayarkan secara bulanan sampai dengan pelunasan pembiayaan ke rekening bagi hasil/marjin LPDB-KUMKM;
  7. Jadwal pembayaran angsuran pokok pembiayaan dilakukan paling lama setiap 6 (enam) bulanan ke rekening LPDB–KUMKM sampai dengan pelunasan pembiayaan ;
  8. Perjanjian pembiayaan dan jaminan dibuat dengan akta otentik;
  9. Bersedia menyerahkan surat pernyataan kepada LPDB–KUMKM yang menyatakan KJKS/UJKS–Koperasi Sekunder menjamin kelancaran pembayaran kewajiban pembiayaan kepada LPDB–KUMKM yang ditandatangani oleh pengurus dan pengelola;
  10. KJKS/UJKS–Koperasi Sekunder diwajibkan untuk menyalurkan pembiayaan yang diperoleh dari LPDB–KUMKM kepada anggota/ calon anggotanya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, sejak dana pembiayaan dari LPDB–KUMKM diterima pada rekening KJKS/UJKS–Koperasi Sekunder, yang dibuktikan dengan laporan tertulis tentang realisasi penyaluran pembiayaan yang ditandatangani oleh Pengurus dan atau Pengelola, atas dasar kuasa pengurus KJKS/UJKS–Koperasi Sekunder. Apabila ada perubahan daftar nominatif anggota/calon anggota penerima nominatif pembiayaan, maka KJKS/UJKS–Koperasi Sekunder mengajukan kembali daftar nominatif anggota/calon anggota penerima pembiayaan yang baru kepada LPDB – KUMKM;
  11. Setiap KJKS/UJKS–Koperasi Sekunder yang telah menerima pembiayaan dari LPDB KUMKM wajib mengadakan kegiatan peningkatan kapasitas kepada KJKS/UJKS-Koperasi Primer dan/atau UMK anggota/calon anggota KJKS/UJKS-Koperasi Primer.

KETENTUAN PEMBIAYAAN DARI KJKS/UJKS-KOPERASI SEKUNDER KEPADA KJKS / UJKS – KOPERASI PRIMER

  1. Pembiayaan diberikan atas dasar analisa kelayakan usaha;
  2. Jenis pembiayaan Mudharabah dan atau Murabahah;
  3. plafond pembiayaan paling banyak 5 (lima) kali dari modal sendiri;
  4. Jangka waktu pembiayaan paling lama 5 (lima) tahun;
  5. Porsi nisbah/marjin antara KJKS/UJKS-Koperasi Sekunder dan KJKS – UJKS Koperasi Primer sesuai dengan tarif yang disetujui oleh Menteri Keuangan;
  6. Jadwal pembayaran angsuran pokok dan bagi hasil / marjin pembiayaan dibayarkan secara bulanan sampai dengan pelunasan pembiayaan ;
  7. Perjanjian pembiayaan dan jaminan dibuat dengan akta otentik ;
  8. Bersedia menyerahkan surat pernyataan kepada KJKS/UJKS-Koperasi Sekunder yang menyatakan KJKS/UJKS-Koperasi Primer menjamin kelancaran pembayaran kewajiban pembiayaan kepada KJKS/UJKS-Koperasi Sekunder yang ditandatangani oleh pengurus dan pengelola;
  9. KJKS/UJKS-Koperasi Primer diwajibkan untuk menyerahkan daftar nominatif calon penerima pembiayaan dari KJKS/UJKS-Koperasi Sekunder dan menyalurkan pembiayaan yang diperoleh dari KJKS/UJKS-Koperasi Sekunder tersebut kepada UMK dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, sejak dana pembiayaan dari KJKS/UJKS-Koperasi Sekunder diterima pada rekening KJKS/UJKS-Koperasi Primer, yang dibuktikan dengan laporan tertulis tentang realisasi penyaluran pembiayaan yang ditandatangani oleh Pengurus dan atau Pengelola, atas dasar kuasa pengurus KJKS/UJKS-Koperasi Primer;
  10. Setiap KJKS/UJKS-Koperasi Primer yang akan dan telah menerima pembiayaan dari KJKS/UJKS-Koperasi Sekunder wajib mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas.

KETENTUAN PEMBIAYAAN DARI KJKS/UJKS-KOPERASI PRIMER KEPADA USAHA MIKRO DAN KECIL

  1. Pembiayaan diberikan atas dasar analisa kelayakan usaha;
  2. Jenis pembiayaan Mudharabah dan atau Murabahah untuk usaha produktif;
  3. Plafond pembiayaan maksimal Rp. 5.000.000,- per Usaha Mikro dan Rp. 50.000.000,- per Usaha Kecil;
  4. Jangka waktu pembiayaan paling lama 3 (tiga) tahun;
  5. Tingkat bagi hasil/marjin pembiayaan kepada Usaha Mikro dan Kecil (end user/penerima akhir), sesuai dengan tarif yang disetujui oleh Menteri Keuangan;
  6. Jadwal pembayaran angsuran pokok dan bagi hasil/marjin pembiayaan kepada KJKS/UJKS-Koperasi Primer dibayarkan sesuai kesepakatan sampai dengan pelunasan pembiayaan;
  7. Perjanjian pembiayaan dan jaminan dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku di KJKS/UJKS-Koperasi Primer.

PERMOHONAN PEMBIAYAAN

  1. KJKS/UJKS–Koperasi Sekunder yang memenuhi persyaratan, dapat mengajukan surat permohonan pembiayaan kepada LPDB KUMKM dengan melampirkan kelengkapan sebagai berikut :
    • Proposal pembiayaan yang berisikan antara lain rencana penarikan, penyaluran dan pengembalian pembiayaan;
    • Kelengkapan legalitas, antara lain Akta Pendirian, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan Perijinan lainnya;
    • Daftar nominatif anggota/calon anggota penerima pembiayaan;
    • Laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang telah diaudit oleh Akuntan Publik ;
    • Laporan pertanggungjawaban pengurus dalam 2 (dua) tahun terakhir yang telah disyahkan Rapat Anggota Tahunan (RAT).
  2. KJKS/UJKS–Koperasi Primer yang memenuhi persyaratan, dapat mengajukan surat permohonan pembiayaan kepada KJKS/UJKS–Koperasi Sekunder, sesuai ketentuan yang berlaku di KJKS/UJKS–Koperasi Sekunder;
  3. Usaha Mikro dan Kecil yang memenuhi persyaratan, dapat mengajukan surat permohonan pembiayaan kepada KJKS/UJKS–Koperasi Primer, sesuai ketentuan yang berlaku di KJKS/UJKS– Koperasi Primer;
  4. Surat permohonan sebagaimana dimaksud, ditembuskan kepada Dinas/Badan yang membidangi Koperasi dan UKM Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dimana KJKS/UJKS–Koperasi berdomisili.

http://www.danabergulir.com/layanan/skim-pinjaman-pembiayaan/pembiayaan-kepada-umk-melalui-kjks-dan-ujks-koperasi-sekunder