Produk Utama Sistem Keuangan Syariah BMT

Hal yang mendasari terbentuknya Lembaga Keuangan Mikro Syariah seperti dalam bentuk BMT adalah menghendaki perubahan sistem ekonomi konvensional (sistem ekonomi  liberal) yang berdasarkan atas persentasi bunga dan time value of money yang memberatkan pelaku ekonomi baik lembaga maupun masyarakat kepada sistem ekonomi yang lebih adil dan menjamin kepastian dengan berdasarkan kajian islami.

BMT tumbuh dan berkembang dari bottom up atau akar rumput yang merupakan manifestasi dari pola ekonomi masyarakat di Indonesia yang mayoritas muslim. Hal ini merupakan modal utama dari keberhasilan usaha BMT.

Adapun pola ekonomi yang ada di masyarakat yang dapat dijadikan dan menjadi produk unggulan sistem syariah adalah:

1.Jual Beli

Jual beli baik secara tunai ataupun secara kredit sudah banyak di lakukan oleh masyarakat pada umumnya. Prinsip-prinsip jual beli yang telah lama dilakukan dimasyarakat diterapkan dengan sebuah kelembagaan berupa BMT. Kegiatan jual beli tersebut dimasyarakat biasanya dilakukan oleh para pedagang, baik di pasar maupun pedagang keliling ke rumah atau door to door.

Kegiatan jual beli di masyarakat muslim sudah berlangsung sejak dulu dan dipastikan tidak ada hal yang meragukan tentang halal nya transaksi jual beli tersebut. Sehingga kegiatan jual beli di masyarakat tersebut dapat diadopsi oleh BMT dan memposisikan nya sebagai Penjual atau pun Pembeli. Kegiatan transaksi jual beli tersebut dilandasi oleh kaidah-kaidah jual beli yang ada dimasyarakat.

Dengan demikian kegiatan jual beli oleh BMT dari atau ke masyarakat merupakan manifestasi dari kegiatan jual beli yang juga lazim dilakukan oleh masyarakat. Sehingga produk BMT dengan sistem jual beli ( Murabahah ) tersebut sama seperti kegiatan jual beli pada umumnya.

2.Sewa Menyewa

Kegiatan sewa menyewa juga merupakan kegiatan ekonomi yang sering dilakukan oleh masyarakat. Lembaga BMT dapat memposisikan dirinya sebagai penyewa maupun sebagai yang menyewakan. Kegiatan sewa menyewa yang dilakukan BMT dapat dilandasi oleh kaidah-kaidah sewa menyewa yang ada dimasyarakat, sehingga produk BMT Sewa Menyewa ( Ijarah ) tersebut sama seperti kegiatan sewa menyewa pada umumnya.

Demikian produk unggulan BMT yang dapat diterapkan selain produk syariah lainnya seperi Mudharabah, Musyarakah, Rahn, Hiwalah, Jo’alah.

By : Rahmadi SE S.Kom

Software BMT Free Download…!

Advertisements

KJKS Itqan Madani Juara Koperasi se-Solsel

Solok Selatan, (ANTARA) – Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Itqan Madani memperoleh juara satu penilaian koperasi terbaik se – Solok Selatan(Solsel) karena merupakan koperasi pertama di Solok Selatan yang menggunakan Informasi Teknologi (IT) dalam sistem pengelolaan keuangan. “Jadi neraca bisa dilihat secara online dengan datang ke koperasi. Di situ anggota juga bisa langsung lihat berapa bagi hasil dalam sebulan.

Ini merupakan satu bentuk transparansi dan efektifitas kita,” sebut Sekretaris KJKS Itqan Madani, Firdaus Firman, Kamis, di Solok Selatan. Ia juga menambahkan, selain fasilitas IT, bagi hasil KJKS Itqan Madani diatas koperasi konvensional. Namun ia enggan menyebutkan berapa persen bagi hasil itu. “Itu rahasia perusahaan,” selorohnya sambil tersenyum.

Koperasi yang didirikan bulan Maret tahun 2007 ini sekarang sudah memiliki aset lebih dari Rp700 Juta dengan anggota mencapai 625 anggota. Koperasi yang berada di Nagari Koto Baru, Sungai Pagu ini baru melakukan kerjasama pembiayaan dengan Diskoperidag Solok Selatan dan PT. Permodalan Nasional Madani (PNM). “Kita juga sedang menjajaki kerjasama dengan Bank Syariah Mandiri untuk pembiayaan,” ungkapnya.

KJKS Itqan Madani mampu menyisihkan 14 koperasi konvensional se – Solok Selatan. Dari 15 koperasi yang berkompetisi hanya delapan koperasi yang sehat. Peraih juara dua dalam ajang koperasi terbaik se-Solok Selatan itu adalah Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Solok Selatan kemudian disusul oleh KPRI Bina Sejahtera. (antara-sumbar.com)

Software BMT Free Download…!

Koperasi Syariah di Kulon Progo Maju Pesat

WATES, KOMPAS.com – Selama setahun terakhir, jumlah koperasi syariah di Kulon Progo, DIY, naik sekitar 10 persen. Laju pertumbuhan koperasi syariah tersebut mengungguli laju pertumbuhan koperasi konvensional yang berkisar 2-3 persen per tahun.

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kulon Progo mencatat pada tahun 2008 terdapat 34 kopera si syariah berbentuk Baitul Maal Wa Tamwil (BMT). Jumlah itu bertambah tiga, menjadi 37 BMT, selama tahun 2009.

“Sementara koperasi konvensional pada tahun 2008 berjumlah 266 buah dan tahun 2009 menjadi 273 buah. Pertumbuhan BMT memang lebih pesat karena kepercayaan masyarakat kepada sistem syariah terus membaik,” kata Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kulon Progo Niken Probo Laras, Senin (4/1/2010).

Koperasi syariah menerapkan sistem bagi hasil terhadap segala bentuk pendapatan dari kegiatan. Sistem seperti itulah, menurut Niken, yang menjadi daya tarik bagi masyarakat untuk bergabung menjadi anggota koperasi syariah atau BMT.

Sistem bagi hasil dinilai lebih jujur dan terbuka karena perhitungannya dilakukan setelah kegiatan koperasi itu mendapat keuntungan, bukan di awal usaha seperti pada penerapan sistem bunga. Dengan begitu, segala bentuk keuntungan maupun kerugian yang dialami koperasi akan dirasakan oleh seluruh anggotanya.

Menurut Ketua Pusat Koperasi Syariah BMT Binangun Muamalah Hanifuddin, yang membawahi 14 BMT, jumlah anggota yang bergabung dengan BMT terus bertambah dari sekitar 13.000 orang pada tahun 2008, menjadi lebih dari 20.000 orang di tahun 2009. Total aset yang dimiliki 14 BMT anggota Binangun Muamalah pun kini sudah mencapai lebih dari Rp 16,7 miliar.

Anggota BMT berasal dari segala kalangan, mulai dari petani hingga pengusaha. Ini membuktikan BMT terbuka bagi siapa saja, kata Hanifuddin usai bertemu Bupati Kulon Progo Toyo Santoso Dipo di Kantor Bupati, Wates.

Sulit Modal

Kendati jumlahnya naik signifikan, koperasi syariah dan BMT di Kulon Progo masih kesulitan mengembang kan usaha. Salah satu kendala utama adalah tidak tersedianya lembaga keuangan syariah di kabupaten itu yang berperan sebagai pemberi bantuan modal.

Hanifuddin mengatakan selama ini pengurus koperasi syariah dan BMT masih harus bolak-balik Kulon Progo-Yogyakarta dalam hal pengadaan moda l. Dari segi pembiayaan transportasi, upaya ini jelas kurang efisien, namun pengurus koperasi syariah tak punya pilihan lain.

“Kalau kami meminta bantuan modal dari bank biasa, tentu akan menyalahi aturan syariah yang kami anut. Kami hanya berharap agar pemerintah daerah membuka peluang bagi bank-bank syariah untuk membuka cabang di Kulon Progo,” paparnya.

Bupati Toyo menyambut baik pertumbuhan koperasi syariah di Kulon Progo. Ia berjanji akan mengkaji kebijakan pembentukkan lembaga keuangan syariah di Kulon Progo untuk membantu koperasi dan melayani kebutuhan perbankan masyarakat luas.

http://regional.kompas.com/read/2010/01/04/15211260/Koperasi.Syariah.di.Kulon.Progo.Maju.Pesat

Software BMT Free Download…!

Koperasi Konvensional Makin Terpuruk

BANJARMASIN,- Hampir Rp53 miliar sudah, pemerintah mengucurkan dana untuk pengembangan koperasi konvensional. Namun hingga kini perkembangannya tidak memperlihatkan tanda-tanda kemajuan. Bahkan ada beberapa koperasi konvensional yang gulung tikar.

Hal tersebut disampaikan Robinson Sitepu dari Dinas Koperasi Kalsel di sela-sela kegiatan Pelatihan dan Lokakarya Perkembangan bisnis koperasi syariah yang berlangsung di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Teladan, kemarin.

Menurut Robbin, prospek koperasi berbasis syariah justru lebih menjanjikan di Kalsel. Karena itu perlu didorong agar koperasi syariah dapat lebih berkembang dibanding koperasi konvensional.

“Sekarang sudah ada 39 koperasi syariah di Kalsel dan baru satu yang paling berkembang pesat, yaitu koperasi jasa keuangan syariah (KJKS) Teladan. Koperasi ini akan dijadikan pilot project untuk perkembangan koperasi syariah di Kalsel,” ungkapnya.

Ditambahkan Robbin, seandainya ada tiga saja koperasi seperti KJKS Teladan di Kalsel, ia yakin akan bisa menyuarakan keberhasilan pengembangan koperasi syariah di Kalsel ke tingkat Nasional. “Tentunya ini akan menjadi nilai tambah paling penting bagi Kalsel,” ujarnya.

Salah satu upaya yang perlu dilakukan, kata Robbin, adalah rajin menggelar pelatihan-pelatihan, seperti yang dilakukan MUI bekerjasama Forum Komunikasi Koperasi Syariah Kalsel. Pada kegiatan itu ada sekitar 30 peserta yang mengikuti pelatihan.

Ketua Forum Komunikasi Koperasi Syariah Kalsel H Gt Mahfudz yang juga ketua KJKS Teladan menambahkan, pelatihan ini untuk meningkatkan SDM koperasi berbasis syariah. Sehingga mereka mampu mengembangkan koperasi syariah lebih profesional dan lebih mandiri.

“Ini upaya kami untuk mendorong perkembangan perekonomian syariah, lewat koperasi syariah,” tandasnya.

Sementara Prof Kustan Basri dari MUI Kalsel melihat, koperasi syariah sebagai salah satu lembaga yang bisa menjadi pemicu untuk peningkatan perekonomian syariah di Kalsel. Karena itu MUI sangat mendukung keberadaan koperasi syariah ini.(sya)

http://www.radarbanjarmasin.com/berita/index.asp?Berita=Ekonomi&id=66018

Software BMT Free Download…!

Perbedaan Koperasi konvensional dengan Koperasi Syariah

Koperasi syariah merupakan koperasi yang berdasarkan pada prinsip syariah atau prinsip agama islam. Pada prinsip ini melarang adanya system bunga ( riba ) yang memberatkan nasabah, maka koperasi syariah berdiri berdasarkan kemitraan pada semua aktivitas atas dasar kesetaraan dan keadilan.
Perbedaan-perbedaan dapat terlihat pada aspek, diantaranya sebagai berikut :
Pembiayaan
Koperasi konvensional memberikan bunga pada setiap naabah sebagai keuntungan koperasi. Sedangkan pada koperasi syariah, bagi hasil adalah cara yang diambil untuk melayani para nasabahnya
Aspek pengawasan
Aspek pengawasan yang diterapkan pada koperasi konvensional adalah pengawasan kinerja, ini berarti koperasi hanya diawasi kinerja para pengurus dalam mengelola koperasi. Berbeda dengan koperasi syariah, selain diawasi pada pengawasan kinerjanya, tetapi juga pengawasan syariah. Prinsip-prinsip syariah sangat dijunjung tinggi, maka dari itu kejujuran para intern koperasi sangat diperhatikan pada pengawasan ini, bukan hanya pengurus, tetapi aliran dana serta pembagian hasil tidak luput dari pengawasan.
Penyaluran produk
Koperasi konvensinal memberlakukan system kredit barang atau uang pada penyaluran produknya, maksudnya adalah koperasi konvensional tidak tahu menahu apakah uang ( barang ) yang digunakan para nasabah untuk melakukan usaha mengalami rugi atau tidak ?, nasabah harus tetap mengembalikan uang sebesar yang dipinjam ditambah bunga yang telah ditetapkan pada RAT. Aktivitas ini berbeda di koperasi syariah, koperasi ini tidak mengkreditkan barang-barangnya, melainkan menjualn secara tunai maka transaksi jual beli atau yang dikenal dengan murabahah terjadi pada koperasi syariah, uang / baramg yang dipinjamkan kepada para nasabahpun tidak dikenakan bunga, melainkan bagi hasil, artinya jika nasabah mengalami kerugian, koperasipun mendapatkan pengurangan pengembalian uang, dan sebaliknya. Ini merupakan salah satu bagi hasil yang diterapkan pada koperasi syariah
Fungsi sebagai lembaga zakat
Koperasi konvesional tidak menjadikan usahanya sebagai penerima dan penyalur zakat, sedangkan koperasi syariah, zakat dianjurkan bagi para nasabahnya, karena kopersai ini juga berfungsi sebagai institusi Ziswaf .
Diposkan oleh Dwi Listiani Ningrum di 23:43 Selasa, 29 Desember 2009

http://theiwie02.blogspot.com/2009/12/perbedaan-koperasi-konvensional-dengan.html

Software BMT Free Download…!

Koperasi Syariah Diatur Dalam UU Koperasi

JAKARTA, Dekopin – Amandemen UU Koperasi No. 25 Tahun 1992 akan mengatur mengenai keberadaan dan aturan koperasi syariah. Karena  itu, RUU Lembaga Keuangan Mikro (LKM) tidak akan masuk dalam pembahasan yang kini diajukan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) untuk dibahas di DPR.

Tahun ini, amandemen RUU hasil inisiatif pemerintah telah masuk dalam agenda Badan Legislatif Nasional (Balegnas) untuk masuk dalam program legislatif nasional (Prolegnas).

Deputi Menteri Bidang Pengembangan Kelembagaan Kantor Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KKUM), Marsudi Rahardjo mengatakan, perkembangan bisnis koperasi syariah di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup signifikan dalam lima tahun terakhir ini. Bahkan, pengembangan bisnis koperasi berbasis non bunga, diyakini, akan menjadi tren pada tahun mendatang.

“Hingga saat ini, koperasi syariah belum diatur dalam UU. Saya mengira koperasi syariah, adalah sesuatu yang baru dalam lima tahun terakhir yang terus naik trennya. Masyarakat yang tidak pas dengan sistem konvensional kemudian mengakses koperasi jasa simpan pinjam syariah atau koperasi biasa tapi yang berbasis syariah,” Ungkap Marsudi kepada Republika usai menghadiri rapat tahunan Induk Koperasi Syirkah Muawanah (Inkopsim) PBNU, di Jakarta(15/2/08).

Untuk mengatasinya, tahun lalu KKUM sudah menerbitkan Peraturan Menteri (Permen). Hanya saja, peraturan tersebut menjadi peraturan sementara yang mengatur tata cara pendirian dan operasi bisnis koperasi syariah karena tidak memiliki kekuatan hukum sebagaimana UU.

Marsudi berharap, koperasi syariah yang masuk dalam amandemen RUU Koperasi yang kini dibahas DPR, ditargetkan selesai pada pertengahan tahun ini. Sedangkan, koperasi syariah tidak akan masuk dalam RUU LKM yang diusung oleh DPD. Karena koperasi syariah memang telah direncanakan masuk dalam amandemen RUU Koperasi. Tujuannya agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pengawasannya.

http://www.dekopin.coop/publikasi_berita_isi.asp?id=1&idpage=53

Software BMT Free Download…!

Koperasi Syariah Sebagai Solusi

Praktek riba sudah dilakukan sejak zaman dulu. Maka Allah mengutus para nabi, salah satu tugasnya untuk memerangi riba. Bahkan Knight of Templar yang lari dari Perang Salib II, menurut Harun Yahya seorang intelektual muslim, adalah orang-orang yang memperkenalkan konsep bank dengan pinjaman yang berbunga.

Sejak itulah Eropa mengenal perbankan yang riba dan menindas. Rupanya perang riba yang dikumandangkan para nabi sebelum kerasulan Muhammad sholallohialaihi wassalam, menemukan titik sempurna dalam agama Islam. Dalam bermuamalah Islam menerapkan kriteria yang ketat, agar transaksi halal dan saling menguntungkan, tak ada yang teraniaya, atau maksiat. Jujur dan amanah harus pula menjadi pondasi. Maka bila tawaran dari bermuamalah dengan hukum Islam lebih menggiurkan, mengapa kita masih tertarik dengan konsep jahiliyah?

Ide lahirnya koperasi pun adalah perlawanan terhadap praktek rentenir di Eropa, yang kemudian diadopsi di Indonesia. Dan ditata ulang oleh Bung Hatta. Tujuan pendirian Koperasi, menurut UU Perkoperasian, adalah memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Secara konsepsional, Koperasi sebagai Badan Usaha yang menampung pengusaha ekonomi lemah, memiliki beberapa potensi keunggulan untuk ikut serta memecahkan persoalan social-ekonomi masyarakat. Peran Koperasi sebagai upaya menuju demokrasi ekonomi secara kontitusional tercantum dalam Pasal 33 UUD 1945. Namun dalam perjalanannya, pengembangan koperasi dengan berbagai kebijakan yang telah dicanangkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, keberadaannya masih belum memenuhi kondisi sebagaimana yang diharapkan masyarakat. Misalnya, unit koperasi simpan pinjam mempraktekkan riba. Inilah yang menjadi kegelisahan sebagian besar umat Islam, yang ingin bermuamalah secara halal.

Namun di sisi lain, koperasi syariah juga dituntut tak sekedar halal demi kelangsungan hidupnya. Dalam teori strategi pembangunan ekonomi, kemajuan koperasi dan usaha kerakyatan harus berbasiskan kepada dua pilar: tegaknya sistem dan mekanisme pasar yang sehat; Berfungsinya aransmen kelembagaan atau regulasi pemerataan ekonomi yang effektif.

Pada akhirnya koperasi syariah yang didirikan LDII, haruslah berguna untuk  meningkatkan kualitas usaha ekonomi bagi kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya. Selanjutnya, untuk meningkatkan ekonomi umat sebagai bagian dari pembangunan ekonomi kerakyatan, koperasi syariah harus mampu menghimpun masyarakat ekonomi lemah.

Dengan cara mengembangkan iklim usaha dalam lingkungan sosial ekonomi yang sehat dan menggandeng lembaga-lembaga pemerintahan daerah, organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dan Lembaga Perbankan Syariah. Dalam sebuah bentuk kemitraan berupa pembinaan manajerial koperasi, bantuan pengembangan perangkat, dan sistem keuangan mikro, serta kerjasama pendanaan dan pembiayaan .

Dengan membuat sebuah program kemitraan bagi BMT, diharapkan dapat mengembangkan usaha-usaha mikro, sebagai pelaku utama ekonomi kerakyatan, yang akan sulit jika dibiayai dengan menggunakan konsep perbankan murni, dan di sisi lain kemitraan ini juga akan meningkatkan kemampuan koperasi syariah dan BMT sebagai lembaga keuangan alternative.

Namun sebelum mewujudkan visi masyarakat sejahtera lahir dan bathin, kita harus menyadari bahwa makna kesejahteraan yang ingin dicapai bukan hanya dari sisi materi semata, tetapi ketersinggungan dengan apek ruhaniah yang juga mencakup permasalahan persaudaraan manusia dan keadilan sosial ekonomi, kesucian kehidupan, kehormatan individu, kebersihan harta, kedamaian jiwa dan kebahagiaan, serta keharmonisan kehidupan keluarga dan masyarakat.

http://www.ldii.or.id/component/content/article/13-general/37-koperasi-syariah-sebagai-solusi.html?lang=in

Software BMT Free Download…!

Perjalanan Koperasi Konvensional Menuju Koperasi Syariah

Badan hukum Koperasi Syariah (KS) baru dikenal di Aceh tahun 2000. Waktu itu, Baitul Qiradh (BQ) yang tidak berbadan hukum dan hanya mendapat izin operasional dari Pinbuk, mulai menggunakan KS sebagai badan hukum.

BQ Baiturrahman misalnya, baru berbadan hukum KS tahun 2001, padahal operasionalnya dimulai sejak akhir 1995. Ada juga BQ lain yang sejak awal operasional telah berbadan hukum koperasi konvensional, tapi hanya satu dua BQ saja.

Pertanyaannya, mengapa harus memilih badan hukum KS? Apa kelebihannya? Dan, apa pula maknanya bagi gerakan ekonomi rakyat di Aceh.

Pada awal kehadiran BQ di Aceh (1995), para penggagas dan pekerja BQ sangat alergi menggunakan badan hukum koperasi, karena citra koperasi yang buruk di mata masyarakat. Yang masyarakat tahu, hanya kegagalan dan perkoncoan koperasi dengan kekuasaan, sementara masyarakat tak tahu kesuksesan koperasi. Mungkin, persepsi ini agak membaik pasca Orde Baru. Persepsi BQ terhadap koperasi mulai berubah sejak reformasi (1998) dan diizinkannya penggunaan badan hukum KS.

Jadi, yang pertama kali menggunakan badan hukum KS di Aceh adalah BQ. Hal ini dilakukan karena, pertama, kebutuhan BQ untuk mendapatkan legitimasi hukum. Kedua, BQ tak pelu lagi perubahan sistem operasional akibat berbadan hukum KS, karena sejak awal telah beroperasi sesuai prinsip-prinsip ekonomi syariah. Ketiga, dipengaruhi oleh keberadaan Adisasono sebagai Menkop dan UKM, waktu itu. Adisasono merupakan salah seorang elit ICMI dan pendukung utama gerakan QB/BMT di Indonesia.

Dampak dari regulasi koperasi yang membolehkan badan hukum KS, komponen masyarakat lainnya juga menggunakan badan hukum ini. Pilihan terhadap badan hukum KS mendapatkan momentum sejak formalisasi syariat Islam di Aceh (2002) dan pengaruh rehab rekon Aceh pasca tsunami. Pengaruh rehab rekon karena kebijakan BRR yang mengutamakan pengembangan ekonomi rakyat pola syariah. BRR memprioritaskan pengembangan lembaga keuangan mikro syariah, termasuk BQ. Akibatnya, banyak pihak menggunakan peluang ini dengan mengurus badan hukum KS, terlepas apakah telah benar-benar beroperasi sesuai syariah atau tidak.

Lalu, apa kelebihan KS dibandingkan Koperasi Konvensional (KK)? Yang pasti, secara syariah KS tak lagi mempraktekkan sistem riba yang dilarang syariat Islam.

Kemudian, kelebihan KS dapat menjadi bagian dari agenda pelaksanaan syariah Islam di Aceh. Dari 13 aspek syariat Islam kaffah salah satunya adalah muamalah. Aspek terakhir ini, masih kurang mendapat perhatian pemerintah. Untuk itu, seharusnya Pemerintahan Aceh, mengagendakan penguatan KS. Kalau perlu, seluruh KK di Aceh “disyariahkan”. Hanya tersisa KK yang dikelola oleh non muslim.

KS juga dapat membantu dalam mempercepat perbaikan citra gerakan koperasi. Tentu, yang harus diperhatikan, praktek KS benar-benar sesuai dengan ruh ekonomi Islam yang mengutamakan etika ekonomi, menghindari monopoli, transparan, tak ada manipulasi, dan menghindari perkoncoan kelompok dan merugikan pihak lain. KS harus memperhatikan karakteristik kopersi sebagai sokoguru ekonomi rakyat. Kedaulatan koperasi benar-benar berada di tangan anggota. Bukan melayani kepentingan elite koperasi. Perbaikan citra koperasi juga akan berdampak positif terhadap kinerja dinas yang mengurus koperasi.
Kehadiran KS akan sangat bermakna dalam pemberdayaan ekonomi rakyat Aceh yang mayoritas Islam.

Pemberdayaan ekonomi rakyat haruslah diarahkan pada upaya membangun keadilan dan kesejateraan rakyat yang berbasis syariah. Hal ini dilakukan sebagai wujud implementasi UUPA yang mengharuskan dilaksanakannya prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam setiap kegiatan ekonomi. Selai itu, untuk memberi harapan kepada masyarakat, bahwa syariat Islam (baca: ekonomi Islam) ternyata dapat menjadi solusi bagi kebangkitan ekonomi kerakyatan di Aceh.

Tantangannya adalah, kualitas SDM Aceh yang masih rendah. Untuk itu, pemberdayaan ekonomi harus dilakukan berbarengan dengan penguatan SDM. Jika Aceh sudah memiliki SDM yang lumayan dalam menggerakkan perbankan syariah dan simpan pinjam syariah, maka harus segera diupayakan penguatan SDM untuk sektor lain, seperti multi level merketing syariah, pegadaian syariah, asuransi syariah, pembiayaan syariah, perhotelen syariah, marketing syariah, akuntansi syariah dan sector ril lainnya.

Kita bersyukur, beberapa perguruan tinggi telah membuka jurusan muamalah, ekonomi syariah dan juga jurusan perbankan syariah. Saya yakin, SDM alumni perguruan tinggi ini akan habis tertampung di pasar kerja.
Semoga kehadiran KS tidak hanya sebagai sebagai respon terhadap trend dan merebut peluang yang ada, tapi hendaknya menjadi pilihan sadar terhadap upaya mempraktekkan muamalah dan sitem ekonomi yang sesuai dengan syariat Islam. Wajar saja jika pemerintah dan rakyat Aceh memberi apresiaasi dan dukungan terhadap upaya islamisasi koperasi ini, yaitu melakukan transformasi KK menjadi KS. Semoga ide ini cukup rasional dan praktis dilaksanakan.

Software BMT Free Download…!

Investasi Sangat Menguntungkan: Dirikan BMT Atau Koperasi di Kantong TKW di Luar Negeri

Kalau ditanya, apakah bisnis yang paling menguntungkan di Arab dan kantong-kantong TKI seperti Hongkong, Malaysia, Jepang, Taiwan atau Korea Misalnya buat orang Indonesia, maka jawabannya mungkin adalah dirikan BMT atau Koperasi yang berfungsi sebagai Simpan Pinjam dan transfer Uang.

Bayangkan, milyaran bahkan trilyunan rupiah dikirim para TKI/W tersebut ke Indonesia, selama ini hanya dinikmati western union dan bank-bank yang pelayanannya sangat menyulitkan. Di western union misalnya, para keluarga yang menerima uang hasil kiriman, masih dipotong (paksa) oleh petugas bank dan kantor pos yang menyalurkannya.

Siapakah yang cocok dengan bisnis ini. Siapa saja dengan kemampun perbankan yang jelas dan mau membangun Indonesia. Khususnya bagi perusahaan travel haji & umrah yang mempunyai minat dengan koperasi, perusahaan syariah atau BMT-BMT Indonesia yang ingin ekspansi ke luar negeri.

Apakah ini bisnis baru??? Tidak sama sekali. Beberapa perusahaan Indonesia telah diam-diam merintisnya. Selain yang sudah eksis seperti western union, moneygram dll. Sepertinya bisnis ini tidak pernah diriset sehingga potensi profit yang luar biasa tidak pernah terekspos. Sebuah perusahaan di bawah Sampurna Group, konglomerat dan penguasa ekonomi Indonesia, telah lama bergerilya di ri Abu Dhabi dengan perwakilan di berbagai negara Arab, kapan giliran anda???

JAKARTA — PT Permodalan BMT berencana melakukan ekspansi pengembangan bisnis keuangan mikro syariah di Hong Kong. Perusahaan ini akan membuka kantor perwakilan di negara tersebut dan menargetkan konsumen tenaga kerja Indonesia di negara itu.

Rencananya, tim beranggotakan lima orang akan berangkat pada Jumat, hari ini. Selama 10 hari di negara tersebut, tim ini akan melakukan pengkajian berbagai kemungkinan pemberian layanan keuangan mikro syariah.

Kalau ditanya, apakah bisnis yang paling menguntungkan di Arab dan kantong-kantong TKI seperti Hongkong, Malaysia, Jepang, Taiwan atau Korea Misalnya buat orang Indonesia, maka jawabannya mungkin adalah dirikan BMT atau Koperasi yang berfungsi sebagai Simpan Pinjam dan transfer Uang.

Bayangkan, milyaran bahkan trilyunan rupiah dikirim para TKI/W tersebut ke Indonesia, selama ini hanya dinikmati western union dan bank-bank yang pelayanannya sangat menyulitkan. Di western union misalnya, para keluarga yang menerima uang hasil kiriman, masih dipotong (paksa) oleh petugas bank dan kantor pos yang menyalurkannya.

Siapakah yang cocok dengan bisnis ini. Siapa saja dengan kemampun perbankan yang jelas dan mau membangun Indonesia. Khususnya bagi perusahaan travel haji & umrah yang mempunyai minat dengan koperasi, perusahaan syariah atau BMT-BMT Indonesia yang ingin ekspansi ke luar negeri.

Apakah ini bisnis baru??? Tidak sama sekali. Beberapa perusahaan Indonesia telah diam-diam merintisnya. Selain yang sudah eksis seperti western union, moneygram dll. Sepertinya bisnis ini tidak pernah diriset sehingga potensi profit yang luar biasa tidak pernah terekspos. Sebuah perusahaan di bawah Sampurna Group, konglomerat dan penguasa ekonomi Indonesia, telah lama bergerilya di ri Abu Dhabi dengan perwakilan di berbagai negara Arab, kapan giliran anda???

JAKARTA — PT Permodalan BMT berencana melakukan ekspansi pengembangan bisnis keuangan mikro syariah di Hong Kong. Perusahaan ini akan membuka kantor perwakilan di negara tersebut dan menargetkan konsumen tenaga kerja Indonesia di negara itu.

Rencananya, tim beranggotakan lima orang akan berangkat pada Jumat, hari ini. Selama 10 hari di negara tersebut, tim ini akan melakukan pengkajian berbagai kemungkinan pemberian layanan keuangan mikro syariah.

http://indonesiaarab.wordpress.com/2008/08/18/investasi-sangat-menguntungkan-dirikan-bmt-atau-koperasi-di-kantong-tkw-di-luar-negeri/

Software BMT Free Download…!