Margin adalah keuntungan usaha yang diperoleh Koperasi atas hasil transaksi penjualan dengan pihak pembelinya.

Nisbah adalah proporsi pembagian keuntungan (bagi hasil) antara pemilik dana (Shahibul Maal) dan Pengelola Dana (Mudharib) atas hasil usaha yang dikerjasamakan.

Pembagian Keuntungan Dana Bergulir Syariah adalah pembagian proporsi bagi hasil antara Bank Pelaksana dan KJKS/UJKS Peserta Program.

Pengalihan Dana Bergulir Syariah adalah pemindahan dana bergulir dari KJKS/UJKS peserta program kepada KJKS/UJKS lainnya yang memenuhi syarat.

Peran Strategis KJKS/UJKS adalah peranan KJKS/UJKS dalam pemberdayaan penguasaan mikro anggotanya yang berdampak pada penyerapan tenaga kerja, penyediaan produksi barang/jasa dan penumbuhan sektor rill.

Rekening Pengembalian Dana Bergulir adalah rekening atas nama KJKS/UJKS Peserta Program pada bank pelaksana yang digunakan untuk menampung pengembalian angsuran pokok dan sebagainya yang akan dialihkan dan dikelola oleh LPDB-KUMKM untuk perguliran baru.

Sisa Hasil Usaha KJKS/UJKS adalah pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku, dikurangi dengan biaya penyusutan dan kewajiban lainnya, termasuk pajak dalam satu tahun buku yang bersangkutan.

Tenaga Pendamping adalah petugas yang ditetapkan oleh Bank Pelaksana untuk melakukan pembinaan dan memfasilitasi usaha.

Tujuan Koperasi Syariah adalah Meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta turut membangun tatanan perekonomian yang berkeadilan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam.

http://esharianomics.com/esharianomics/koperasi/koperasi-syariah/berbagai-definisi-pada-koperasi-syariah-ujkskjks/

Pariaman Sinaga, Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM, mengemukakan saat ini jumlah KJKS masih terbatas sebanyak 85 unit di seluruh Indonesia. Seluruhnya berstatus sebagai koperasi primer nasional.

“Peranan dan fungsi kami melakukan pembinaan, pengawasan, dan memonitor kesehatan operasional mereka melayani debitor yang menjadi anggotanya,” ujar Pariaman kepada Bisnis seusai pertemuan antar pengurus ke-85 KJKS di Kantor Kementerian Koperasi dan UKM, hari ini.

Inti dari pertemuan para pengurus KJKS seluruh Indonesia untuk menjelaskan peraturan yang harus dipatuhi setelah mendirikan koperasi. Mereka, pengurus, katanya harus mematuhi peraturan yang telah ditetapkan pemerintah, dalam hal ini Kemenkop dan UKM.

Meski seluruh KJKS tersebut mempunyai predikat primer nasional, tetapi belum seluruhnya memahami pola operasional KJKS. Padahal, potensi merekas melakukan pemberdayaan melalui penyediaan pembiayaan, sangat besar. Hanya saja, standar operasionalnya perlu disosialisasikan.

“Ke depan, kami akan mensinergikan kinerja KJKS Primer dengan Koperasi Simpan Pinjam (KSP). Selain itu kami juga melaksanakan peran dan fungsi sebagai lembaga pengawas yang merupakan bagian dari tugas keseharian Kementerian Koperasi dan UKM.”

Menurut dia, lembaga pengawasan operasional koperasi jasa keuangan melekat pada Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM. Setelah pemahaman operasional KJKS diberikan, Pariaman berharap operasional mereka makin optimal melayani debitor usaha mikro dan kecil (UMK). (tw)

http://www.bisnis.com/articles/kemenkop-optimalkan-pengawasan-atas-kjks

Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT Al-Amiin Perumnas II di Jalan Ya’ M Sabran, satu-satunya program Komunitas Usaha Mikro Muamalat Berbasis Masjid (KUM3) di Kalbar. Kehadiran lembaga yang memperkuat perekonomian masyarakat kecil ini diresmikan Kamis (17/11) oleh Walikota H Sutarmidji SH MHum.

“KJKS merupakan kelanjutan program KUM3. Program KUM3 memiliki program pemberian pinjaman modal usaha produktif kepada pengusaha mikro yang berasal dari keluarga miskin,” kata Isnaini M Aziz, Direktur Eksekutif Baitul Maal Muamalat (BMM), saat menghadiri peresmian kantor KJKS di Komplek Masjid Al-Amiin, kemarin.

Dikatakan dia, KJKS KUM3 ini merupakan salah satu dari rangkaian kerja yang digulirkan BMM. “Memang untuk koperasi yang berbasis masjid memang ini pertama kali di Kalbar dan bahkan satu-satunya,” tambahnya.

Sebelumnya, kata dia BMM telah membentuk koperasi serupa di sejumlah wilayah, seperti Jakarta, Surabaya, Semarang, dan Palembang. “Ke depan rencananya KJKS akan dibentuk di berbagai daerah lainnya. Potensi dana yang digulirkan lebih dari Rp 2 miliar,” tutur Isnaini.

KJKS adalah koperasi simpan pinjam dengan sistem syariah yang diperuntukkan bagi masyarakat miskin. Upaya lain yang akan dilakukan BMM ke depannya akan menambah koperasi serupa yang diperuntukkan bagi kalangan mustahiq (orang-orang yang tidak mampu).

Pada 2010, BMM mendirikan 7 koperasi dan pada tahun ini sudah ada 5 KJKS yang tersebar di seluruh Indonesia. “KJKS ini kita harapkan menjadi pusat ekonomi masyarakat,” harap dia.

Walikota Pontianak H Sutarmidji menyambut baik kehadiran KJKS yang selaras dengan keinginan Pemkot dalam memberdayakan masyarakat kecil. “Saya berharap ini mampu menjadi pusat perekonomian masyarakat kecil. Jangan sampai keberadaan KJKS tidak memberi arti bagi masyarakat di sini,” kata Sutarmidji dalam sambutannya.

Sutarmidji berharap keberadaan KJKS yang baru satu-satunya di Pontianak bisa menelurkan hal positif ke masjid-masjid yang lain. “Saya sejak awal mendukung jika ada koperasi masjid yang ingin menumbuhkembangkan. Sebab sayang kalau ada masjid yang memiliki dana besar namun tidak dimanfaatkan,” ujar dia.

Pemkot untuk tahun ini akan membantu empat masjid untuk membangun koperasi. “Kita bantu biaya pembangunannya,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua KJKS Hari Aladin mengharapkan dukungan semua pihak untuk sama-sama membesarkan KJKS KUM3 Al-Amiin ini. “Dengan adanya koperasi ini saya berharap ada banyak pedagang yang mau bertransaksi di sini. Saya sejak awal punya keinginan untuk mengangkat mereka agar lebih baik,” terang Hari Aladin.

Dia berjanji dalam waktu dekat ini akan berusaha menggaet pedagang. “Dan sesuai dengan saran wali kota kita akan jemput bola dan kami akan minta ke pengelola pasar teratai untuk disiapkan tempat untuk memberikan pelayanan bagi pedagang,” pungkasnya.

Sesuai visinya, kata Hari Aladin, KJKS merupakan ekonomi pemberdayaan masyarakat kecil. “Kita akan coba sekuat tenaga untuk memberdayakan mereka, sehingga bisa mandiri dan lebih baik,” tukasnya. (lil)

http://www.equator-news.com/utama/20111118/pertama-di-kalbar-kjks-berbasis-masjid

1.Undang-undang No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian

2. Undang-undang No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil

3. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS).

4. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI Nomor 10/Per/M.KUKM/VI/2006 tentang Petunjuk Teknis Program Pembiayaan Produktif Koperasi dan Usaha Mikro (P3KUM) Pola Syariah.

5. Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 35.2/PER/M.KUKM/X/2007 Tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah Dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi

6. Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 06/Per/M.KUKMI/I/2007 Tentang Petunjuk Teknis Program Pembiayaan Produktif Koperasi Dan Usaha Mikro (P3KUM) Pola Syariah

7. Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 03/Per/M.KKUKM/III/2009 Tentang Pedoman Umum Linkage Program Antara Bank Umum Dengan Koperasi

Pedoman Pengelolaan BMT/KJKS

1. Tata Cara Pendirian BMT

2. Pedoman Pengelolaan BMT

3. Contoh AD/ART BMT

http://azharuddinlathif.com/index.php?option=com_content&view=article&id=65&Itemid=71

**

1. Bagaimana latar belakang KJKS / profilnya?

Kita overview pada krisis moneter tahun 1998 sebagai titik permulaan. Point pertama, Indonesia setelah dilanda krisis tersebut, sektor perekonomian yang mampu bertahan dan segera bangkit kembali adalah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan sistem keuangan yang tidak berbasis non-ribawi. Kebetulan waktu itu sektor keuangan atau perbankan syariah baru Bank Muamalat yang sudah berdiri sejak tahun 1992 dan beberapa lembaga keuangan mikro syariah, seperti BMT dan Koperasi Syariah.

Lalu point kedua, kita tahu koperasi adalah soko guru perekonomian rakyat berdasarkan asas kekeluargaan, sebagai cita-cita ideal sistem perekonomian Indonesia yang termaktub dalam UUD 1945 pasal 33 ayat 1. Maka berdasarkan dua hal tersebut, dipandang perlu berdirinya lembaga koperasi yang memakai prinsip-prinsip ekonomi syariah untuk menjadi mitra usaha-usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang selama ini dipandang tidak bankable, tidak memenuhi persyaratan pembiayaan dari lembaga perbankan.

2. Bagaimana definisi dan konsepsi KJKS?

KJKS adalah Koperasi Jasa Keuangan Syariah, merupakan lembaga keuangan yang mengambil badan hukum koperasi, dan sistem operasionalnya mengacu pada prinsip-prinsip ekonomi syariah. Secara konsepsi, KJKS mematuhi prinsip koperasi, yaitu kesejahteraan untuk para anggotanya dan terdapat tiga jenis simpanan, yaitu simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela.

Dan hubungan lembaga koperasi dengan anggotanya menggunakan mekanisme keuangan syariah, yang terdiri dari empat prinsip transaksi, yaitu prinsip jual beli (menggunakan akad Murabahah, Salam, Istishna), prinsip bagi hasil (menggunakan akad Mudharabah dan Musyarakah), prinsip Sewa (menggunakan akad Ijarah), dan prinsip fee base income atau jasa (menggunakan akad Rahn, Hiwalah, Kafalah, Wakalah, dan jenis akad jasa lain)

3. Bagaimana Visi dan Misi KJKS?

KJKS yang kami dirikan memiliki visi: menjadi lembaga bisnis syariah yang independen, profesional dan terpercaya. Sedangkan misinya adalah: melakukan pengembangan dan pelayanan bisnis keuangan syariah, melakukan pembinaan terhadap sumber daya insani KJKS dan bisnis para anggota KJKS secara sistematis dan terarah.

4. Apa tujuan didirikannya KJKS?

KJKS adalah lembaga keuangan syariah yang concern dalam mendukung dan mendorong pengembangan sektor keuangan dan perbankan syariah di Indonesia. Kondisi UMKM yang tidak tersentuh oleh bank (unbankable), karena tidak adanya jaminan (agunan), kecilnya kapasitas usaha, lemahnya manajemen dari usaha jenis UMKM, diharapkan dapat terlayani oleh adanya KJKS. Sehingga berdirinya KJKS dapat menjadi langkah solutif dalam memberdayakan ekonomi masyarakat kelas menengah ke bawah, yang sampai saat ini cukup memberikan andil yang signifikan dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.

5. Bagaimana struktur organisasi KJKS?

Struktur organisasi KJKS sangat bergantung pada model yang digunakan oleh masing-masing lembaga keuangan syariah. Namun secara umum dapat dilihat pada bagan berikut ini:

adapun tugas jabatan dan uraian tugasnya adalah:

-

6. Alasan pemilihan lokasi?

Lokasi yang kami pilih berdasarkan kriteria demografis dan geografis yang memiliki potensi pasar keuangan syariah. Misalnya dekat dengan pasar tradisional, dekat dengan kantong-kantong komunitas muslim, dan banyak dijumpai usaha home industry. Lebih mudahnya jika di satu tempat telah berdiri lembaga sejenis, baik yang syariah atau konvensional, maka di sanalah KJKS memilih lokasi kantor.

7. Bagaimana target pemasaran yang bapak inginkan?

Kami menargetkan pasar-pasar produktif, diantaranya usaha-usaha home industry, usaha perdagangan seperti grosir atau agen atau pengecer yang usahanya cukup prospektif, serta sektor jasa seperti pengusaha kontrakan atau kos-kosan.

8. Perbedaan koperasi syariah dengan konvensional?

Secara umum dan jika dilihat dari “cangkang” mungkin akan terlihat sama saja, tapi secara substansi keduanya memiliki pijakan yang berbeda. Satu berbasis pada bunga bagi koperasi konvensional dan non-bunga atau sistem syariah bagi koperasi syariah. Jika secara filosofis berbeda, maka cara pandang di tataran operasionalnya juga akan berbeda. Meskipun pada satu sisi akan memiliki banyak persamaan, yakni keduanya sama-sama berdiri atas nama dan untuk para anggotanya dalam melayani kebutuhan para anggotanya, baik untuk produktif maupun konsumtif.

9. Banyak yang mengatakan KJKS dan BMT sama, dimana letak presamaannya, apakah memang semua prosedurnya sama, apa dan bagaimana?

KJKS dan BMT adalah sama-sama sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang melayani usaha-usaha mikro kecil dan menengah. Lalu perbedaannya hanya terdapat pada sisi badan hukum sebagai legalitas usahanya. Jika KJKS beroperasional dengan badan hukum koperasi, sedangkan BMT bisa dengan badan hukum koperasi atau bisa juga dengan status Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). Namun ada pula lembaga tersebut ya Koperasi Syariah ya BMT. Seperti kita temukan nama sebuah lembaga keuangan syariah Koperasi Simpan Pinjam (KSP) BMT Mitrass, misalnya. Untuk prosedur pendiriannya, lembaga koperasi syariah harus mendaftarkan diri kepada Dinas Koperasi setempat, sedangkan KSM hanya semacam lembaga perkumpulan saja.

10. Apa saja produk dalam KJKS?

KJKS sebagai lembaga intermediasi, produknya akan sama seperti lembaga perbankan atau keuangan syariah dan konvensional yang terdiri dari dua sisi, yaitu produk penghimpunan dan penyaluran dana. Untuk penghimpunan dana biasa menggunakan produk tabungan dan deposito. Sedangkan penyaluran dana dapat menggunakan produk pembiayaan modal usaha atau pembiayaan untuk investasi.

11. Apa saja jenis penghimpunan dana? Tolong jelaskan yaa!

Jenis pendanaan atau penghimpunan dana di perbankan atau keuangan syariah secara umum biasanya berdasarkan akad Wadiah dan Mudharabah. Sedangkan nama produknya bisa berupa tabungan dan deposito, atau berbagai jenis nama simpanan, seperti Simpanan Pendidikan (Si Didi), Simpanan Haji dan Umrah (Si Uji), Simpanan Multi Guna (Si Muna) dan Simpanan Berjangka (Si Jangka). Perbedaannya jika Si Jangka, Si Didi, dan Si Uji menggunakan akad Mudharabah, sedangkan yang memakai akad Wadiah hanyalah Si Muna. Dan keempat jenis simpanan tersebut, karena ini lembaga koperasi, maka dikategorikan sebagai Simpanan Sukarela, untuk melengkapi Simpanan Wajib dan Simpanan Pokok.

12. Apa saja jenis penyaluran dana? Tolong jelaskan yaa!

Untuk penyaluran dana atau biasa disebut pembiayaan (financing), yang biasa dipakai adalah akad Murabahah (prinsip jual beli), Mudharabah (prinsip bagi hasil), dan Ijarah (prinsip sewa). Bentuk penyalurannya diorientasikan untuk kebutuhan sektor produktif, baik itu menambah modal usaha atau kebutuhan investasi.

Dan tadi kenapa dikatakan pembiayaan (financing), bukan kredit atau pinjaman (loan), karena financing (pembiayaan) dan loan (pinjaman) dipandang secara prinsip syariah memiliki kategori yang berbeda. Satu sebagai kategori hubungan bisnis dan yang kedua kategori hubungan sosial. Dalam Islam hubungan sosial tidak boleh ada tambahannya, karena termasuk riba. Ini penting terkait sisi filosofisnya yang berbeda, dan akan sangat menentukan perbedaan sisi teknis atau operasionalnya.

13. Masing-masing transaksi penghimpunan dan penyaluran dana bagaimana? (disertai jurnal)

1. Pendanaan

Soal:

Nasabah A mendatangi kantor KJKS untuk menyimpan dananya sebesar Rp. 100.000,- untuk jenis simpanan Si Muna dan sebesar Rp. 1.000.000,- untuk Si Jangka.

Jawab:

Maka jurnalnya adalah:

Kas                                          Rp. 1.100.000,-

——Simpanan Si Muna                    Rp.    100.000,-

——Simpanan Si Jangka                  Rp. 1.000.000,-

2. Pembiayaan

Soal:

Bulan berikutnya Nasabah A mengajukan pembiayaan dan disetujui sebesar Rp. 5.000.000,- untuk menambah modal usahanya, disepakati berdasarkan akad Murabahah dengan margin Rp. 1.000.000,- sehingga pembiayaan Nasabah A sebesar Rp. 6.000.000,-.

Jawab:

Berdasarkan ketentuan KJKS, Nasabah A harus menyetor Simpanan Pokok Rp. 25.000,- dan Simpanan Wajib Rp. 10.000,- lalu dikenakan biaya administrasi pembiayaan sebesar Rp. 120.000,- biaya materai Rp. 30.000,- dan biaya asuransi Rp. 10.000,-

maka jurnalnya adalah:

1. Piutang Murabahah                                       Rp. 6.000.000,-

——Margin Murabahah Ditangguhkan                      Rp. 1.000.000,-

——Kas Teller                                                                      Rp. 5.000.000,-

2. Kas                                                                          Rp.  195.000,-

——Simpanan Pokok (Nasabah A)                                    Rp.    25.000,-

——Simpanan Wajib (Nasabah A)                                     Rp.    10.000,-

——Pendapatan Administrasi Pembiayaan                  Rp.  120.000,-

——Pendapatan Materai                                                      Rp.    30.000,-

——Titipan Asuransi                                                            Rp.    10.000,-

**

Ini adalah petikan wawancara antara seorang praktisi sebuah koperasi syariah di Indonesia dengan seorang mahasiswa Universitas Muhammadiyyah Jakarta, Novi Maryati.

http://asicafe.wordpress.com/2010/11/05/selayang-pandang-kjks/

Produk pembayaran dan pembelian yang sudah live production:

• PLN POSTPAID
• PLN PRABAYAR
• PLN NON TAGIHAN LISTRIK ( Tambah daya, ganti nama,pasang baru dll)
• TELKOM PSTN
• TELKOM SPEED
• TELKOM VISION
• TELKOM FLEXI PASCA
• PULSA ALL OPERATOR
• Produk lainnya sedang dalam tahap pengembangan ( PDAM dan WESTERN UNION )

UJRAH / BAGI HASIL / FEE :

1.Per transaksi PLN = 1.000

2.Per transaksi Telkom = 900

3.Pulsa = 82,5% x Keuntungan = Harga Jual – Harga Dasar

Peralatan yang dibutuhkan untuk Loket antara lain :

• Komputer (Bebas menggunakan tipe Komputer apa saja dengan Prosessor Pentium-4 RAM 512Kbps,bisa juga menggunakan Laptop).
• Printer Dot Matrix (LX-800, LX-300, LX-300+ dll) / Printer Tinta /Printer Laser segala type
• Menyediakan kertas A4 Kwarto dibagi 4 Potraid ( 1 di bagi 2, sebalah kiri untuk loket, sebelah kanan untuk pelanggan )
• Koneksi Internet ( Untuk Koneksi internet bisa menggunakan modem 3G/GPRS/CDMA, SPEEDY dll,Untuk 1 transaksi sukses hanya membutuhkan kurang lebih 4-6 Kb jadi tidak memerlukan koneksi yang besar atau yang terpenting koneksi stabil.
• Deposit sesuai dengan kebutuhan transaksi loket

Persyaratan Administrasi untuk Loket:

• Tidak ada biaya pendaftaran(Gratis) dari kami, Aktifasi max 1 hari kerja ( User,Password dan AccID System ).
• Tidak ada minimal deposit, tidak ada batasan ( mengendap) transaksi sesuai deposit yang tersedia, 1 deposit untuk semua produk
• Fee untuk loket akan dimasukkan ke deposit masing masing pada H+2 hari kerja ( Setelah proses rekonsiliasi dengan Semua biller selesai Untuk hari Jum’at,Sabtu Minggu Fee akan kami berikan pada Hari selasa ( proses rekon hari senin)
• Standart Operasional Deposit Hari Kerja ( Pukul 08:00 s/d 17:00 ) terkecuali ada hal yang mendesak,akan kami layani, Bank BRI Syariah, Bank Mandiri, Bank BRI

Panduan Install:

• Kami akan kirimkan paket software payment point melalui email dan instalasi dipandu melalui telpon.

Keunggulan System Kami:

• Menggunakan Aplikasi Java, Support berbagai OS
• System berbasis semi web, update aplikasi dilakukan di server tidak diperlukan install ulang di loket
• Per transaksi dalam keadaan Normal, Per transaks membutuhkan 4-6 Kb koneksi internet
• Fee Pada H+2 setelah transaksi, dimana pada umumnya pada bulan berikutnya
• Didukung team IT yang handal

Urutan Pengaktifan Loket ( Sangat Mudah):

1. Semua perlengkapan dan peralatan sudah tersedia
2. Install Java dan Launch.jnlp untuk loket
3. Pendaftaran pada menu admin, create user,password dan AccID dan aktifkan scema produk dan fee, informa balik ke loket user,password dan Acc ID dan berikan manual SOP
4. Loket melakukan deposit ke kami, dan konfirmasi via sms
5. Loket sudah bisa melakukan transaksi

CONTACT US:

Hal itu terungkap dalam rapat perdana BMT Aswaja, kemarin. Ketua PWNU Sumbar, H A Khusnun Azis, pada rapat tersebut, mengatakan, pengembangan BMT Aswaja NU Sumbar akan dilakukan secara progresif.

“Kita menargetkan pembentukan cabang di setiap kabupaten/kota se-Sumatera Barat tuntas pada tahun 2011,” kata Khusnun.

Dalam rapat pengurus ini berkembang pula ide untuk melakukan audit syariah untuk menjamin kualitas jasa keuangan syariah BMT Aswaja. Ide ini disampaikan Rifka Abadi, Pelaku Bisnis Keuangan Syariah, yang juga Anggota DPS Pusat KJKS BMT Aswaja NU Sumbar.

Terobosan pemikiran yang dihasilkan dalam rapat perdana BMT Aswaja disepakati peserta untuk dijadikan aturan dalam Sistem Operasional Pengelolaan (SOP) BMT. Hadir dalam rapat ini, H A Khusnun Azis (Ketua PWNU Sumbar), Darmansyah (Ketua Pusat BMT Aswaja), Nadirman (Wakil Ketua), Husni Kamil Manik (Sekretaris), Bukori (Wakil Sekretaris), dan Yofialdi (Bendahara).

Sementara itu, Ketua Dewan Pengawas Syariah (DPS) Pusat KJKS BMT Aswaja NU Sumbar, DR H Dasril MAg, mengatakan, berkembangnya usaha jasa keuangan Syariah, menuntut adanya peningkatan kualitas kelembagaan pengelolaan berdasarkan konsepsi muamalah dalam Islam.

“Pengembangan konsep pengelolaan jasa syariah dapat dilakukan berdasarkan perkembangan Ilmu Fiqih, yang merupakan hasil perkembangan pemikiran berdasarkan konsep muamalah dalam Islam,” katanya.

Konsep dasar bisnis dalam Islam, katanya, adalah jaminan kehalalan jual-beli dan pengharaman terhadap riba. Makanya dalam hal pelaksanaannya perlu strategi operasional.

Untuk menjamin kualitas penerapan syariah, DR H Ahmad Wira MAg, pakar Ekonomi Islam IAIN yang juga Anggota DPS Pusat KJKS BMT Aswaja NU Sumbar, mengatakan, DPS harus melakukan pendampingan (supervisi) dalam pelaksanaan akad bisnis pada BMT.

“Karena mungkin saja secara prinsipnya sudah halal, tapi pada operasionalnya terjadi penyimpangan akibat kesalahan pelaksanaannya,” kata Ahmad. (*)

http://www.tribunnews.com/2011/02/07/ketua-umum-pbnu-akan-resmikan-kjks-bmt-aswaja-nu-sumbar

Ketua Dewan Koperasi Indonesia daerah-Dekopinda Kota Padang Sofyan.B.Amran menjelaskan, pihaknya akan selalu memberikan dorongan terhadap berdirinya KJKS pada Kelurahan dimana salah satu syarat berdirinya KJKS itu harus memiliki dana untuk penguatan modal sebesar 300 juta rupiah.

Sofyan.B.Amran mengatakan, berdasarkan hasil pemeriksaan disetiap KJKS Kelurahan, tingkat pengembalian pinjaman pada koperasi tersebut cukup baik hingga kemacetan hanya sekitar 0,25 persen. Menurutnya, KJKS perlu mendapat perhatian dan dorongan dari semua pihak untuk itu Koperasi harus ada di setiap Kelurahan dan diperkirakan pada tahun 2012 nanti setiap Kelurahan di Kota Padang sudah memiliki KJKS. Untuk itu, pihak Dekopindo akan selalu memberikan pelatihan-pelatihan dan pembinaan kepada pihak koperasi yang ada di Kota Padang.(Zunayeni/Ddk)

Prestasi kota Padang mendapatkan penghargaan satya lencana beberapa waktu lalu, tidak terlepas dari perkembangan koperasi yang meningkat dari tahun ketahun contohnya saja koperasi jasa keuangan syariah.

Hasil identifikasai BPS 2010 mencatat turunnya jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM) di Kota padang secara signifikan dari 38.099 RTM menjadi 29.661 RTM.

KJKS adalah lembaga sosial yang bertugas mengumpulkan/menghimpun zakat, infaq dan sadaqah yang kemudian disalurkan kepada masyarakat miskin. Untuk memantpakn perannya mengentaskan kemiskinan, KJKS bekerjasama dengan pinbuk pusat dan BRI Syariah pusat dan dilanjutkan lagi pembentukannya di 20 kelurahan melalui pelaksanaan transformasi KMK yang dibentuk tahun 2008 dan 2009.

Sumber dana KJKS-BMT ini berasal dari dana kredit mikro kelurahan (KMK) tahun 2010 yang merupahkan sharing dana antara pemerintah kota Padang dengan pemerintah provinsi sumbar (masing-masing 8,1 milyar) dengan alokasi dana perkelurahan sebesar Rp300juta.

Saat ini KJKS sudah berjumlah 54 KJKS yang tersebar di 54 kelurahan di Kota Padang. Lembaga ini dibentuk tahun 2010 lalu dan telah menyalurkan Rp13 triliun kepada warga miskin dari target Rp16 trliun yang dialokasikan.

Tahun 2011, Target dan realisasi pembentukan KJKS antara lain kecamatan Koto Tangah dengan pembentukan 7 kelurahan (Lubuk Buaya, Koto Panjang Ikur Koto, Bungo Pasang, Parupuk Tabing, Air Pacah, Tunggul Hitam, 2 unit dalam proses pembentukan (Koto Pulai dan Ganting Batu Kabung). Kecamatan Nanggalo dengan pembentukan 3 KJKS (Surau Gadang, Gurun Laweh dan lapai). Kecamatan Bungus Teluk Kabung dengan pembentukan 1 KJKS yakni Kelurahan Bungus Timur. Kecamatan Padang Timur dengan pembentukan 2 KJKS (Alai Parak Kopi dan lolong Belanti).

Selanjutnya, Kecamatan Pauh dengan pembentukan 2 KJKS (Koto Luar dan Cupak Tangah), 1 KJKS(Binuang kampung Dalam) masih dlam proses, kemudian kecamtan Lubuk Kilangan dengan pembentukan 2 KJKS (Indarung dan Bandar Buat).

Namun, pelaksnaan KJKS perlu sebuah komitmen bersama pengurus, pengelolah dan pemerintah kelurahan agar semua KJKS-BMT dapat melaksanakan peran gandanya untuk mengantaskan kemiskinan di Kota Padang.

Penulis adalah Wakil Walikota Padang dan juga pencetus ide KJKS.